REGIONAL:
Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru saja menetapkan Wali Kota Pasuruan , Jawa Timur, Setiyono sebagai tersangka kasus suap. Ia ditangkap melalui operasi tangkap tangan (OTT) KPK.
Usai menetapkan Setiyono sebagai tersangka, KPK mengungkap sejumlah kode yang biasa digunakan para tersangka dalam kasus suap pengadaan barang dan jasa di Pemkot Pasuruan yang bersumber dari APBD Tahun 2018.
"Ini teridentifikasi penggunaan sejumlah sandi (kode) dalam kasus ini yaitu, 'ready mix' atau campuran semen, 'apel' untuk fee proyek, dan 'kanjengnya' yang diduga berarti wali kota," kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (5/10/2018).
Selain Setiyono, KPK juga menetapkan 3 orang tersangka lain. Mereka adalah Pelaksana Harian (Plh) Kadis Kota Pasuruan Dwi Fitri Nurcahya (DFN), Staf Kelurahan Purutrejo Wahyu Tri Hardianto (WTH) dan pihak swasta yakni pemilik CV. M bernama Muhammad Baqir (MB).
Wali Kota Setiyono mendapatkan hadiah atau janji dari proyek belanja modal gedung dan bangunan pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu-Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (PLUT-KUMKM) pada sumber dana APBD Tahun 2018.
"Proyek di lingkungan Pemkot Pasuruan telah diatur oleh wali kota melalui tiga orang dekatnya itu disebut trio kwek kwek, dan ada kesepakaan fee rata-rata antara 5 sampai 7 persen untuk proyek bangunan dan pengairan," ujar Alex menjelaskan.
Dari hasil proyek tersebut, Setiyono mendapatkan fee sebesar 10 persen dari nilai HPH yakni Rp 2.297.464.000, ditambah 1 persen untuk Pokja.
Selaku penerima suap, Setiyono, Dwi Fitri dan Wahyu Tri disangka melanggar Pasal 12 a atau Pasal 12 b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Sementara selaku pemberi, Muhamad Baqir disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (2) huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.
TERPOPULER