REGIONAL:
Suara.com - Hasil liputan investigasi 5 media massa yang berkolaborasi dalam IndonesiaLeaks yang ramai diperbincangkan publik sepekan terakhir, turut menjadi “barang dagangan” kelompok-kelompok politik menjelang Pilpres 2019.
IndonesiaLeaks oleh sebagian pihak dituding sebagai alat politik bagi kubu yang sedang menjadi lawan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden petahana.
Ada pula yang menilai IndonesiaLeaks menyebarkan informasi palsu alias hoaks. Sementara kubu lawan politik pemerintah memanfaatkan publikasi yang bersumber dari IndonesiaLeaks untuk menyerang rezim Jokowi – Jusuf Kalla.
Laporan investigasi kelima media tersebut, mengungkap kasus dugaan perusakan barang bukti penyidikan kasus suap pengusaha Basuki Hariman oleh dua eks penyidik KPK asal Polri.
“Penting bagi kami untuk menjelaskan dan menjernihkan tujuan dan keberadaan IndonesiaLeaks kepada masyarakat luas, agar tidak terjadi kekeliruan dan kesalahpahaman dalam menilai peran dan tujuan IndonesiaLeaks sebenarnya,” kata Direktur Eksekutif Tempo Institute Mardiyah Chamim dalam konfrensi pers di kantor AJI Indonesia, Jakarta Selatan, Minggu (14/10/2018).
Dia menjelaskan, IndonesiaLeaks adalah platform yang dibuat untuk menerima pelaporan dan pengaduan dari semua pihak atas potensi dan dugaan skandal publik yang telah terjadi di Indonesia. Tempo Institute adalah salah satu organisasi masyarakat sipil yang turut memprakarsai IndonesiaLeaks.
Platform ini didesain sedemikian rupa untuk memberikan rasa aman bagi pelapor untuk menyampaikan informasi/data atau dokumen yang penting.
IndonesiaLeaks, kata dia, bisa dianalogikan seperti Whistle Blowing System (WBS) sebagaimana yang dimiliki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Informasi yang masuk ke IndonesiaLeaks menjadi sumber informasi bagi para jurnalis untuk melakukan penelusuran dan investigasi atas laporan yang diterima, dengan menggunakan standar jurnalisme investigatif dan profesional.
“IndonesiaLeaks memiliki peran untuk menjadi salah satu alat yang secara efektif digunakan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan (kontrol) sosial,” terang dia.
Kapan Sebuah Informasi Ditindaklanjuti?
Jurnalisme investigatif menjunjung tinggi validitas data dan informasi. Ketika para jurnalis menilai dokumen yang diterima memiliki kualitas kebenaran yang rendah, maka otomatis tidak ditindaklanjuti menjadi sebuah kerja investigasi.
Sebaliknya, informasi yang otentik akan diteruskan dengan investigasi dan dipublikasikan. Dengan demikian, IndonesiaLeaks tidak hanya akan memublikasikan satu persoalan, mengingat masih ada sederet laporan yang saat ini dalam tahap investigasi.
“Oleh karena itu, produk jurnalisme investigatif yang bersumber dari laporan IndonesiaLeaks, tidak, atau bukan merupakan produk pemberitaan palsu alias hoaks,” jelasnya.
Mardiyah menjelaskan, IndonesiaLeaks dibuat dalam rangka memperkuat fungsi pengawasan publik yang selama ini terkendala oleh minimnya data atau informasi yang dapat digunakan untuk mengungkap skandal publik.
Skandal publik seperti korupsi, permainan pajak, penyelundupan, kejahatan lingkungan, penyalahgunaan kekuasaan pejabat publik, dan lainnya dapat diungkap lebih mudah dengan tersedianya platform IndonesiaLeaks.
Ia menegaskan, IndonesiaLeaks didirikan dan dioperasikan oleh para jurnalis berpengalaman dalam kerja-kerja investigasi.
IndonesiaLeaks juga didukung oleh organisasi masyarakat sipil berpengalaman dan berdedikasi besar dalam menjalankan fungsi kontrol publik, seperti Indonesia Corruption Watch (ICW), LBH Pers, Auriga, Greenpeace, dan Change.org.
“IndonesiaLeaks tidak berafiliasi dan menjalin hubungan politik dengan pihak mana pun, baik dengan kubu pemerintah maupun dengan kubu yang berlawanan dengan pemerintah,” kata dia.
Dia menambahkan, karya jurnalisme investigasi adalah hasil kerja jurnalistik dengan proses, kaidah dan etika jurnalistik.
Namun, karena mengungkap berbagai kasus kejahatan publik yang disembunyikan, publikasi ini rentan digunakan untuk kepentingan kelompok atau pihak tertentu.
“Pada satu sisi, IndonesiaLeaks ingin agar masyarakat tahu bahwa terdapat indikasi persoalan serius yang melibatkan pejabat publik. Pada lain sisi, data dan informasi yang dipublikasikan jurnalis, bisa jadi dimanfaatkan untuk menyerang pemerintah,” tandasnya.
TERPOPULER
