Suara.com - Penangkapan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdampak pada pembahasan anggaran 2019. sebab, hingga Oktober 2018, nota KUAPPAS belum juga diterima DPRD Kabupaten Bekasi.
"Karena belum ada pendelegasian dari eksekutif jadi kami sampai saat ini masih menunggu. Jadi kita minta segera menindaklanjutinya," kata Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Sunandar, Rabu (17/10/2018).
Berkaca pada tahun sebelumnya, pembahasan KUAPPAS menjadi R-APBD dimulai pada Oktober. Namun karena Bupati Bekasi ditangkap KPK, sehingga pembahasan anggaran kemungkinan bakal molor.
"Pembahasan memang belum dimulai. Tapi kita sudah mendapat surat dari tiga hari yang lalu dari Ibu Neneng Hasanah Yasin (Bupati Bekasi) mengatakan untuk membahas KUAPPAS, Hasil evaluasi 2018 juga sudah dibahas dan kita masih menunggu penandatanganan dari pihak eksekutif," papar dia.
Selain pembahasan anggaran yang tertunda, dua agenda paripurna lainnya juga terpaksa dipending. Dua agenda tersebut yakni pengambilan keputusan akhir penetapan Raperda Penyertaan Modal PDAM dan BJB.
"Harusnya hari ini (Rabu, 17/10/2018) kita rapat paripurna penyertaan modal PDAM dan BJB. Tapi kita tangguhkan. Karena pejabat (Bupati Bekasi) dari eksekutifnya (ditahan KPK)," ungkap dia.
Sunandar mengakui ada beberapa agenda legistalif yang terdampak dari penangkapan Bupati Bekasi oleh KPK.
"Dampaknya pasti ada. Tapi mudah-mudahan akhir November bisa selesai pembahasannya (anggaran 2019)," tandasnya.
Sekadar diketahui, pada 2017 lalu pembahasan KUAPPAS mulai dilakukan pada Oktober. Sekitar dua minggu kemudian dilanjutkan dengan R-APBD 2018. Selanjutnya APBD 2018 disahkan pada November 2017.
Baca Juga: Mendadak Beken, Mantan Penyanyi Kafe Pakai Cadar Maju Jadi Caleg
Kontributor : Mochamad Yacub Ardiansyah
