Suara.com - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akan mengkaji ulang perizinan mega proyek Meikarta di Cikarang, Jawa Barat. Sebab proyek Meikarta terdapat dugaan korupsi.
Ridwan Kamil mengaku belum mendapatkan data lengkap soal perizinan Meikarta. Dia meminta stafnya untuk mengumpulkan informasi itu.
"Per hari saya datanya belum lengkap, maka yang akan saya lakukan adalah meminta staf-staf yang dulu terlibat dalam proses rekomendasi untuk melakukan proses pemberian informasi, kajian, review. Setelah itu didapat baru lah secara resmi kita akan memberikan pandangan terhadap Meikarta," kata Ridwan Kamil di Kota Bandung, Senin (22/10/2018).
Sebagai gubernur baru, Ridwan Kamil belum memiliki pengetahuan secara mendalam terkait proyek pembangunan Meikarta tersebut dan memang selama pelaksanaan Pilgub Jabar 2018, isu proyek pembangunan kawasan terpadu ini sudah melebar ke mana-mana.
"Dalam mengambil keputusan tentu harus dengan kelengkapan data. Tapi yang pasti isu Meikarta ini domainnya adalah domain pidana suap menyuap. Maka ini domainnya kewenangan KPK," kata Ridwan Kamil.
Sehingga, lanjut Ridwan Kamil, Pemprov Jawa Barat mendorong agar KPK menegakkan hukum dengan tegas dan adil terkait kasus Meikarta ini.
Sebelumnya, orang nomor satu di Provinsi Jawa Barat ini mengutarakan pendapatnya terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi Meikarta melalui akun instagramnya @ridwan kamil. (Antara)
