Suara.com - Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G. Plate menanggapi kritikan Wakil Ketua DPR Fadli Zon perihal wacana Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang menjanjikan adanya dana kelurahan tahun 2019. Terkait itu, Johnny malah mempertanyakan kritikan Fadli yang baru dilontarkan saat ini.
"Seharusnya dari tahun-tahun sebelumnya. Kenapa pak Fadli tidak punya ide tentang itu? kenapa baru sekarang juga dia (Fadli) mengkritisi ini?," ujar Johnny di gedung Lemhannas, Jakarta, Senin (22/10/2018)..
Johnny menuturkan saat terbitnya UU Desa, seharusnya DPR sudah lebih dahulu memikirkan masyarakat miskin kota.
"Harusnya dari sejak UU desa menetapkan, desa mempunyai anggaran tersendiri, sudah seharusnya dipikirkan bagaimana masyarakat miskin kota yang dibawah kewenangan lurah, bisa dibantu. Selama itu dilakukan melalui transfer daerah APBD kabupaten kota. selama ini belum," kata dia.
Johnny, yang juga Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional pasangan Jokowi - Ma'ruf Amin ini justru menyambut baik wacana yang dilontarkan Jokowi perihal dana kelurahan. Sebab wacana menggelontarkan dana kelurahan tersebut untuk menyalurkan aspirasi dari kepala daerah.
"Lah ini kan menyalurkan aspirasi. Jangan sampai beberapa tokoh politik, apalagi tokoh-tokoh di DPR RI yang fungsinya menyampaikan aspirasi justru membatasi aspirasi rakyat. Rakyat perlu tahu itu," ucap Johnny.
Tak hanya itu, Johnny menyebut dana kelurahan yang disampaikan Jokowi merupakan aspirasi dari kepala daerah, khususnya bupati dan wali kota. Karena itu, Johnny menilai wacana tersebut karena Pemerintahan Jokowi memperhatikan kebutuhan masyarakat marjinal perkotaan yang berada dibawah kelurahan dan desa .
"Mereka perlu disalurkan bantuannya, tapi bantuannya tentu melalui transfer daerah di pemerintah daerah, dan pemerintah daerah. Berbeda dengan dana desa yang punya mata anggaran tersendiri dikirim langsung kepada desa,” kata dia.
“Saya kira lurah dan desa memang patut dan perlu kalau ingin memperkecil disparitas, banyak juga masyarakat miskin kota, jutaan jumlahnya dan ini respons diberikan oleh pemerintah saya kira perlu kita apresiasi dan kita dukung," Johnny menambahkan.
Sebelumnya Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengakui ada rencana pengadaan dana kelurahan yang disampaikan oleh Presiden Jokowi. Namun, dirinya mempertanyakan keputusan Jokowi menjanjikan dana kelurahan pada masa kampanye Pemilihan Presiden 2019.
Fadli mengatakan, kelurahan seharusnya mendapatkan perlakuan yang sama dengan desa yang sudah dibuatkan anggaran oleh pemerintah. Pasalnya, ia menilai ada kesenjangan antara desa dengan kelurahan.
"Pertanyaannya adalah kenapa sekarang? Kenapa tidak dari dulu? Kalau saya setuju dari dulu, harusnya desa itu dengan kelurahan itu diperlakukan sama," kata Fadli di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senin (22/10/2018).
TERPOPULER
