Suara.com - Peristiwa operasi tangkap tangan (OTT) yang menyasar Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin yang kini berstatus nonaktif serta sejumlah pejabat lainnya mulai berdampak pada roda pemerintahan. Akibat kasus dugaan suap proyek Meikarta itu, kondisi perkantoran Kabupaten Bekasi kini tampak sepi.
Bahkan, dari informasi yang dihimpun Suara.com, para Aparatur Sipil Negara (ASN) atau pejabat di Pemkab Bekasi kini takut dan enggan untuk menjadi panitia lelang proyek pengadaan barang dan jasa. Selain itu, jajaran pejabat yang memegang kewenangan juga sangat sulit ditemui dengan berbagai alasan.
Akademisi Unisma Bekasi, Adi Susila menilai, kondisi itu terjadi karena kemungkinan besar dampak psikologis dari para pejabat dan pegawai pemerintahan setempat pasca Operasi Tangkap Tangan atau OTT KPK. Sehingga, para pejabat saat ini lebih memilih menutup diri dan terkesan takut untuk melakukan tindakan yang notabene adalah pekerjaan mereka.
"Secara psikologis saya kira berdampak sekali. Salah satu dampak psikologis yang ditimbulkan dari kejadian tersebut bisa berujung pada rasa takut. ASN takut menjadi panitia pengadaan barang dan jasa. Khususnya yang nilai proyeknya besar," kata Adi di Bekasi, Jumat (9/11/2018).
Semestinya, kata dia, pasca KPK menggeledah sejumlah kantor dinas dan gedung bupati, tidak lantas membuat PNS dan pejabat takut dan lesu. Karena, saat ini Kabupaten Bekasi sudah memiliki Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi.
"Sekarang kan sudah ada Plt Bupati. Seharusnya Plt Bupati segera menggerakkan roda pemerintahan. Di sinilah Plt Bupati diuji kepemimpinannya. Kejadian kemarin mestinya dijadikan momentum oleh Plt Bupati untuk menerapkan good govermant dan open goverment," tambahnya.
Kontributor : Mochamad Yacub Ardiansyah
