Dukung Prabowo-Sandiaga, Kubu Romi akan Pidanakan PPP Muktamar Jakarta

Bangun Santoso | Ria Rizki Nirmala Sari | Suara.com

Kamis, 29 November 2018 | 11:06 WIB
Dukung Prabowo-Sandiaga, Kubu Romi akan Pidanakan PPP Muktamar Jakarta
Anggota DPR dari Fraksi PPP Arsul Sani [suara.com/Welly Hidayat]

Suara.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hasil muktamar Surabaya akan menggiring PPP hasil muktamar Jakarta ke jalur hukum pidana. Bukan karena dukungannya yang berlabuh kepada Capres - Cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, tetapi karena diklaim sudah memalsukan sejumlah dokumen.

Sekjen PPP muktamar Surabaya, Arsul Sani menyatakan, PPP muktamar Jakarta yang dipimpin Humprey Djemat telah menyebar kebohongan karena sudah mengaku sebagai DPP PPP. Padahal, kata Arsul, PPP kubu Humprey sudah memalsukan sejumlah dokumen.

"Kami akan mengambil tindakan hukum secara pidana, bukan karena mereka dukung PAS (Prabowo - Sandiaga), tapi karena mereka memalsukan kop surat, stempel dan menyebar kebohongan dengan mengaku sebagai DPP PPP," kata Arsul saat dihubungi wartawan, Rabu (29/11/2018).

Tak hanya itu, Arsul menuding Humprey tengah melakoni sandirawa politik. Pernyataan Arsul tersebut diperkuat dengan adanya informasi bahwa istri Humprey, Triana Dewi Seroja Djemat terdaftar sebagai tim pendukung Cawapres Nomor Urut 01 Ma'ruf Amin untuk Tim Kampanye Daerah (TKD) Jakarta. Arsul pun menyebut Triana aktif mengkampanyekan Capres - Cawapres Joko Widodo atau Jokowi - Ma'ruf Amin.

Menurut Arsul, sesungguhnya kepengurusan PPP muktamar Jakarta sudah bubar karena ditinggalkan oleh sejumlah petingginya yang kini berlabuh di partai lain.

Bahwa Ketua Umum PPP muktamar Jakarta terdahulu yakni Djan Faridz sudah menyatakan mundur. Kemudian Dimyati Natakusumah yang mengklaim dirinya sebagai Sekjen pun kini maju sebagai caleg DPR RI dari PKS. Sementara petinggi lainnya juga melakukan hal yang sama.

Oleh karena itu, kata Arsul, PPP kubu Humprey hanyalah mencari sensasi. Seolah tak khawatir dengan dampak dukungan PPP kubu Humprey kepada Prabowo - Sandiaga, ia yakin suara PPP muktamar Jakarta tidak sampai ke akar rumput.

"Apa yang oleh media disebut sebagai PPP Muktamar Jakarta itu kan hanya segelintir orang yang lagi cari perhatian media dan saluran politik supaya jadi berita. Tapi kecil sekali mereka suara mereka sampai atau didengar akar rumput," pungkasnya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Sudah Cair? Ungkap Karakter Asli Keuangan Kamu
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Pecahkan 10 Kasus Misterius Ini, Kamu Detektif atau Cuma Amatir?
Ikuti Kuisnya ➔
SIMULASI TKA SD: 15 Soal Matematika Materi Pecahan Senilai Beserta Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Bahasa Indonesia Kelas 6 SD Beserta Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Berapa Life Path Number Kamu? Hitung Sekarang dan Lihat Rahasia Kepribadianmu
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 15 Soal Bahasa Indonesia Kelas 6 SD Materi Teks Informasi Lengkap Kunci Jawaban
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Prabowo - Sandiaga Terima Kunjungan Silaturahmi dari Keturunan Pendiri NU

Prabowo - Sandiaga Terima Kunjungan Silaturahmi dari Keturunan Pendiri NU

News | Kamis, 29 November 2018 | 06:27 WIB

Sandiaga Uno: Reuni Akbar 212 Tak Hanya Untungkan Saya dan Prabowo

Sandiaga Uno: Reuni Akbar 212 Tak Hanya Untungkan Saya dan Prabowo

News | Kamis, 29 November 2018 | 03:00 WIB

Ke Rumah Prabowo, PPP Versi Humprey Jemat Deklarasi Dukungan

Ke Rumah Prabowo, PPP Versi Humprey Jemat Deklarasi Dukungan

News | Rabu, 28 November 2018 | 22:50 WIB

Kubu Prabowo Kritik Presiden Jokowi Tak Atur Ojek Online

Kubu Prabowo Kritik Presiden Jokowi Tak Atur Ojek Online

News | Kamis, 29 November 2018 | 02:00 WIB

Hemat Dana Kampanye, Sandiaga Tak Pakai Kursi dan Panggung Diganti Kardus

Hemat Dana Kampanye, Sandiaga Tak Pakai Kursi dan Panggung Diganti Kardus

News | Kamis, 29 November 2018 | 01:00 WIB

Terkini

Iran Tegaskan Tak Ada Negosiasi dengan AS, Negara yang Bantu Serangan Akan Dianggap Musuh

Iran Tegaskan Tak Ada Negosiasi dengan AS, Negara yang Bantu Serangan Akan Dianggap Musuh

News | Jum'at, 20 Maret 2026 | 15:24 WIB

PDIP Bukan Gangguan, Pertemuan Prabowo-Megawati Disebut Jadi Kunci Stabilitas Pemerintahan

PDIP Bukan Gangguan, Pertemuan Prabowo-Megawati Disebut Jadi Kunci Stabilitas Pemerintahan

News | Jum'at, 20 Maret 2026 | 15:22 WIB

Ribuan Personel Siaga, Polda Metro Imbau Takbiran Tanpa Konvoi dan Arak-arakan

Ribuan Personel Siaga, Polda Metro Imbau Takbiran Tanpa Konvoi dan Arak-arakan

News | Jum'at, 20 Maret 2026 | 15:12 WIB

Arus Mudik 2026, Lalu Lintas Tol SurabayaMojokerto Naik 25,3 Persen

Arus Mudik 2026, Lalu Lintas Tol SurabayaMojokerto Naik 25,3 Persen

News | Jum'at, 20 Maret 2026 | 14:57 WIB

BGN Wajibkan Pemantauan Limbah MBG Tiap Tiga Bulan, Tekankan Aspek Lingkungan dan Higienitas

BGN Wajibkan Pemantauan Limbah MBG Tiap Tiga Bulan, Tekankan Aspek Lingkungan dan Higienitas

News | Jum'at, 20 Maret 2026 | 14:46 WIB

KPK Soroti Pola Berulang Korupsi Kepala Daerah

KPK Soroti Pola Berulang Korupsi Kepala Daerah

News | Jum'at, 20 Maret 2026 | 14:13 WIB

Panen Raya di Kampung Rambutan: Omzet Pedagang Melonjak 8 Kali Lipat Saat Mudik Lebaran!

Panen Raya di Kampung Rambutan: Omzet Pedagang Melonjak 8 Kali Lipat Saat Mudik Lebaran!

News | Jum'at, 20 Maret 2026 | 14:07 WIB

Israel Larang Warga Palestina Shalat Id di Masjid Al-Aqsa

Israel Larang Warga Palestina Shalat Id di Masjid Al-Aqsa

News | Jum'at, 20 Maret 2026 | 13:58 WIB

Kirim THR ke Keluarga Jadi Lebih Mudah dengan Fitur Grup Transfer di wondr by BNI

Kirim THR ke Keluarga Jadi Lebih Mudah dengan Fitur Grup Transfer di wondr by BNI

News | Jum'at, 20 Maret 2026 | 13:43 WIB

Soal Perbedaan 1 Syawal 1447 H, MUI Sebut Penetapan Idulfitri Adalah Kewenangan Pemerintah

Soal Perbedaan 1 Syawal 1447 H, MUI Sebut Penetapan Idulfitri Adalah Kewenangan Pemerintah

News | Jum'at, 20 Maret 2026 | 13:31 WIB