Suara.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang mengungkapkan, masih lebarnya peluang kepala daerah dan pejabat pemerintah daerah melakukan praktik korupsi. Hal ini menyusul maraknya kepala daerah yang kena operasi tangkap tangan atau OTT KPK.
“Di pemerintahan daerah itu pintunya sekarang memang satu, tapi jendelanya banyak (menganalogikan masih banyak celah korupsi),” Kata Suat dalam membuka Rapat Koordinasi Nasional Pendidikan Anti Korupsi di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, Selasa (11/12/2018).
Bahkan, kata dia, tak sedikit kepala daerah yang baru beberapa hari mendapat asistensi dari pimpinan KPK, setelah itu kena OTT kasus korupsi.
"Banyak pejabat daerah baru empat hari setelah ketemu saya, kena OTT. Padahal saya sudah jelaskan bagaimana jadi pemimpin yang berintegritas,” ujar dia.
Suat menerangkan, pihak KPK sebenarnya telah memberikan rekomendasi ke pemda-pemda untuk melakukan pencegahan tindak pidana korupsi. Namun rekomendasi untuk pengelolaan dana negara supaya tidak terjadi penyelewenangan anggaran, hanya sedikit yang melaksanakan.
"Dari rekomendasi kami ke pemerintah daerah, pelaksanaannya hanya di bawah 50 persen. Yang agak bagus adalah Pemda Boyolali, 90 persen rekomendasi kami dilakukan, seperti bagaimana menaati pajak dan sebagainya,” kata Saut.
