Suara.com - Para korban dan keluarga korban pelanggaran HAM berat dan penggiat HAM dari Kontras, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia mendemo
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menghadiri acara peringatan Hari HAM Internasional di kantor Komnas HAM, Jalan Latuharhary, Menteng, Selasa (11/12/2018). Alih-alih datang untuk mewakili Presiden Joko Widodo di acara tersebut, JK justru didemo keluarga korban dan sekelompok aktivis Hak Asasi Manusia yang berasal dari KontraS, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).
Buntut dari adanya aksi unjuk rasa itu, JK akhirnya keluar dari kantor Komnas HAM. Berdasarkan pantauan Suara.com, JK hanya melambaikan tangan sambil bergegas masuk ke dalam mobil.
Para pengunjuk rasa itu pun langsung merespons JK yang langsung keluar dari gedung Komnas HAM
"Pak JK kenapa pergi begitu aja. Pengecut," teriak peserta aksi.
Terkait unjuk rasa itu, para pedemo sempat beradu mulut dengan aparat kepolisian yang menghalang-halangi peserta aksi untuk menemui JK.
Dalam aksi ini, para pedemo menyebutkan banyak kasus pelanggaran HAM yang belum dituntaskan pemerintah di era Presiden Joko Widodo.
"Hari ini HAM diperingati, tapi kasus pelanggaran HAM masih zonk. Tapi berani berjanji mengobral janji manis nawacitata. Tidak pernah tuntas," ucap salah satu orator di lokasi.
Alasan massa menggelar berunjuk rasa di gedung Komnas HAM untuk menuntut pemerintah merealisasikan janji-janji terkait pengungkapan kasus-kasus pelanggaran HAM.
"Kami berdiri di sini hanya ingin ingatkan jangan sampai HAM, pencapaian tertinggi peradaban manusia hanya dijadikan komoditas politik tanpa ada realisasinya. Jangan sampai rezim bohong kembali berbohong, menginjak-injak hak rakyat," pekik orator yang membawa kertas bertuliskan "Korban kerusuhan Mei 1998."
Di kesempatan yang sama, Wakil Koordinator Bidang Advokasi KontraS Putri Kanesia juga menyayangkan sikap Jokowi yang batal hadir di acara Komnas HAM.
"Sikap Jokowi dan JK, Jokowi yang batal hadir hari ini dan digantikan JK, JK yang pulang dan aparat yang represif adalah sebuah simbol politik, sikap politik," tutur Putri.
Tak hanya itu, Putri juga mengingatkan bahwa Jokowi tidak memiliki komitmen untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu.
"Kepada seluruh masyarakat Indonesia, peristiwa hari ini harus diingat dalam pemilu 2019, bahwa Jokowi-JK ternyata tidak punya komitmen politik untuk penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu," tandasnya.
TERPOPULER
