Suara.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mendukung penanganan yang dilakukan Polri dan TNI terkait penembakan pekerja Trans Papua di Kabupaten Nduga, Papua, Minggu (2/12) akhir pekan lalu.
Namun, Komnas HAM meminta Polri dan TNI transparan dalam melakukan pencarian dan penindakan para pelaku penembakan.
Hal itu disampaikan Koordinator Subkomisi Penegakan HAM dan Komisi Pemantauan dan Penyelidikan, Kamaruddin di gedung Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (5/12/2018).
"Setiap tindakan itu nanti mesti disampaikan secara terbuka oleh kepolisian sehingga semua orang tahu bahwa tindakan itu dilakukan secara tepat," ujarnya.
Pasalnya, kata dia, ada sejumlah hal yang ditakutkan dalam penanganan yang dilakukan polisi. Salah satu yang dikhawatirkan adalah, adanya praktik salah tangkap.
"Itu yang menjadi konsern komnas HAM, maka meminta semua prosesnya itu terbuka supaya tidak menjadi spekulasi-spekulasi baru di kemudian hari, kenapa? Kalau spekulasi terjadi, itu isunya berkembang ke mana-mana," terangnya.
Namun, terlepas kekhawatiran itu, pihaknya berharap polisi bisa menuntaskan kasus ini. Pihaknya menilai aksi pembantaian ini dikategorikan sebagai tindakan keji.
"Jika peristiwa pembunuhan tidak manusiawi di Nduga itu ditangani tidak secara tepat dan baik, maka akan mudah berkembang menjadi permasalahan hak asasi manusia," tutupnya.
TERPOPULER
