Suara.com - Kordinator Subkomisi Pemajuan HAM, Komnas HAM Beka Ulung menyebutkan pemerintahan Presiden Joko Widodo lebih memprioritaskan pembangunan infrastruktur ketimbang soal stabilitas keamanan di Papua.
Hal itu disampaikan Ulung menyinggung soal aksi penembakan kelompok bersenjata di Trans Papua yang menewaskan puluhan pekerja PT. Istaka Karya.
"Kita membayangkan bagaimana kemudian kalau pembangunan misalkan jalan tidak jadi, roda perekonomian tidak jalan, tetapi masih ada ancaman seperti ini," kata Ulung di gedung Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, (4/12/2018).
Buntut dari tragedi berdarah itu, Komnas HAM mendesak pemerintah agar secepatnya meningkatkan keamanan di wilayah Papua demi keselamatan warga lainya. Ulung menilai pengamanan tidak melulu harus melibatkan TNI dan Polri.
"Bisa juga meibatkan pemerintah daerah, masyarakat, sehingga kemudian masyarakat juga ikut memiliki atas pembangunan infeastruktur yang ada yang sedang dibangun ini," tuturnya.
Sebelumnya, puluhan pekerja di proyek Trans Papua dilaporkan ditembak mati kelompok bersenjata pada Minggu (2/12). Selain menyerang pekerja, Senin (3/12) sekitar pukul 18.30 wit kelompok bersenjata itu juga menyerang Pos TNI Mbua hingga menyebabkan satu prajurit tewas tertembak.
