Suara.com - Dewan Pakar Komisi Nasional Pengendalian Tembakau Faisal Basri sangat kecewa dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi batal menaikkan cukai rokok pada 2019. Ia curiga ada intervensi industri rokok atas pembatalan cukai rokok.
Mengingat 2019 tahun politik, ekonom dari Universitas Indonesia (UI) ini menduga industri rokok menyokong dana untuk kampanye Jokowi dalam Pemilihan Presiden.
“Saya curiga ada money politik di situ. Perlu dilakukan diinvestigasi, siapa para pihak yang terlibat ketika rapat pembahasan cukai, soalnya PR (Public Relation) Philip Morris selalu hadir. Berapa Djarum group membiayai Jokowi secara langsung maupun tidak langsung,” kata Faisal Basri dalam workshop jurnalis yang diselenggarakan AJI Jakarta di Bogor pada pertengahan November lalu.
Meski, lanjut dia, kelompok raksasa industri rokok biasanya memainkan politik dua kaki dalam Pilpres. Selain menyumbang dana kampanye untuk petahana Jokowi, mereka juga mengucurkan dana ke kubu Prabowo Subianto.
“Biasanya politik dua kaki. Jadi uang yang menggelontor ini yang perlu dibuktikan,” ujar dia.
Dia menjelaskan, Komnas Pengendalian Tembakau tidak menuntut industri rokok dimatikan, namun dikendalikan karena rokok adalah zat adiktif. Oleh karena itu produksi, penjualan dan iklan rokok harus di kendalikan di Indonesia. Sedangkan untuk pengendalian tembakau adalah dengan menaikkan cukai rokok.
