Ada 'Perang Dingin' di Balik Reshuffle Menteri Keuangan?

Suara.com - Langkah Presiden Prabowo Subianto dalam melakukan perombakan kabinet baru-baru ini mendapat perhatian luas dari dunia internasional. Secara khusus, media global soroti reshuffle Menkeu RI setelah Purbaya Yudhi Sadewa resmi diberhentikan dari jabatannya. Kantor berita Reuters melaporkan bahwa pencopotan tersebut diduga kuat berkaitan dengan perselisihan antara Purbaya dan pejabat tinggi di kementerian yang sebelumnya bertugas di tim khusus presiden.

Para analis pasar modal dan investor sebenarnya menyambut baik pergantian kursi Menteri Keuangan ini. Langkah tersebut dinilai dapat membantu memulihkan kepercayaan terhadap ekonomi negara anggota G20 yang bernilai USD 1,5 triliun tersebut, terutama setelah berbulan-bulan diselimuti ketidakpastian dalam pengambilan kebijakan.

Namun, sejumlah sumber pemerintah menyebutkan bahwa perselisihan birokrasi internal adalah faktor utama yang membuat Prabowo akhirnya mencopot sang menteri.

Dinamika ini dipandang oleh para analis sebagai cerminan dari gaya kepemimpinan Prabowo. Mantan komandan pasukan khusus tersebut dinilai kerap mengambil keputusan krusial berdasarkan masukan dari lingkaran dalam dan loyalis yang dipercayainya.

Padahal sebelumnya, Prabowo pernah menyatakan bahwa seorang pemimpin yang sukses harus memilih orang-orang "the best" untuk timnya, bukan karena hubungan keluarga, pertemanan, atau kroni.

Berdasarkan laporan Reuters, ketegangan meledak terkait perombakan ratusan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan, yang sebagian besar berada di bawah Direktorat Jenderal Pajak serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kepala Bea Cukai Djaka Budhi Utama dan Kepala Departemen Pajak Bimo Wijayanto dilaporkan berkeberatan dengan rotasi jabatan tersebut. Djaka bahkan disebut membawa keluhan itu secara langsung kepada Presiden Prabowo.

Rotasi Jabatan Berujung Pencopotan

Puncak dari perselisihan tersebut terjadi pada upacara pelantikan ratusan pejabat tingkat menengah dan senior pada Kamis pekan lalu. Dalam kesempatan itu, Purbaya menegaskan bahwa rotasi didasarkan pada penilaian profesional dan konsultasi dengan pihak berwenang.

Namun keesokan harinya, tepat sebelum Presiden Prabowo bertolak ke India untuk menghadiri KTT BRICS, Djaka kembali menyampaikan keberatannya ke Istana.

Sepulangnya dari India pada Senin pagi, keputusan tegas langsung diambil. Purbaya menerima informasi pemberhentiannya melalui panggilan telepon dari juru bicara kepresidenan, tepat ketika dirinya sedang berada di tengah rapat dengar pendapat dengan anggota dewan untuk membahas rencana anggaran tahun 2027. Posisinya kemudian diserahkan kepada teknokrat veteran, Suahasil Nazara.

Terkait dengan laporan konflik tersebut, Djaka secara terbuka telah membantah adanya perselisihan yang mendahului pencopotan Menteri Keuangan. Sementara itu, Bimo dan pihak Istana Kepresidenan tidak memberikan tanggapan.

Selain polemik rotasi birokrasi, perbedaan pandangan mengenai kebijakan pengembalian dana pajak (restitusi) juga mewarnai masa jabatan Purbaya. Bimo mendukung pembayaran yang tepat waktu, sementara Purbaya cenderung menunda dengan alasan klaim perusahaan harus diteliti secara ketat guna mencegah kebocoran penerimaan negara.

Tidak hanya di internal kementerian, Purbaya sebelumnya juga sempat berbeda pandangan dengan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo terkait kebijakan penempatan dana pemerintah di bank BUMN.

Ia juga sempat berselisih paham dengan Kepala Danantara, Rosan Roeslani, mengenai wacana transfer keuntungan sebesar Rp120 triliun untuk target defisit fiskal tahun ini.

Merespon rentetan peristiwa ini, ekonom dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara loyalitas dan sistem berbasis prestasi.

"For a country to succeed, its political system must be sound and technocratic, and its bureaucracy must be based on meritocracy," tegas Wijayanto, dalam keterangan yang dikutip dari Reuters.

Terpisah, sejumlah ekonom Tanah Air juga turut memberikan analisis mendalam untuk membaca arah di balik pencopotan Purbaya Yudhi Sadewa. Pandangan para pengamat ekonomi ini seakan mengonfirmasi adanya gesekan internal dan polemik kebijakan yang berujung pada perombakan mendadak kursi bendahara negara.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudistira, menilai bahwa akar persoalan koordinasi di internal Kementerian Keuangan menjadi salah satu faktor krusial dalam evaluasi kinerja Purbaya. Ia menyoroti secara spesifik adanya ketidakharmonisan antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan Direktorat Jenderal Pajak.

Lebih lanjut, Bhima membeberkan bahwa kebijakan restitusi pajak memicu polemik tersendiri. Kebijakan pengembalian dana yang mulanya terfokus pada sektor sumber daya alam tersebut dinilai meluas hingga ke berbagai sektor usaha lainnya. Perbedaan pandangan dan pendekatan antara Purbaya dengan jajaran elit di Ditjen Pajak terkait penyelesaian masalah restitusi ini disinyalir memperuncing dinamika di lapangan.

Tidak hanya menyoroti urusan internal pajak dan bea cukai, Bhima juga menggarisbawahi gesekan yang sempat mencuat ke publik, yakni polemik wacana setoran dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar Rp120 triliun oleh Danantara kepada Kementerian Keuangan. Menurutnya, persoalan aliran dana jumbo tersebut mendapat protes keras dari pihak Danantara dan menjadi bagian dari rentetan insiden yang memicu evaluasi terhadap kepemimpinan Purbaya.

Dari sudut pandang yang sedikit berbeda, Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad, melihat bahwa perombakan mendadak ini lebih condong pada upaya penyegaran ritme pemerintahan. Tauhid berpandangan bahwa kabinet saat ini membutuhkan figur yang mampu memperkuat pengelolaan pendapatan negara secara komprehensif, mengeskalasi kualitas belanja, serta menjaga keseimbangan defisit anggaran secara ketat.

Keunggulan tersebut dinilai melekat pada diri Suahasil Nazara karena jam terbangnya yang sudah sangat lama di lingkungan Kementerian Keuangan. Sebelum dilantik sebagai Menteri Keuangan, posisinya sebagai Wakil Menteri Keuangan telah memberikannya pengalaman panjang dan pemahaman struktural yang kuat dalam merumuskan kebijakan fiskal.

Terkait landasan utama pergantian tersebut, Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi RI, Fithra Faisal, memberikan penegasan bahwa di balik keputusan reshuffle ini, Presiden Prabowo Subianto pada dasarnya sangat menginginkan terwujudnya disiplin fiskal yang ketat.

Proses pergantian itu sendiri berlangsung sangat mengejutkan dan mendadak. Pada Senin siang, Purbaya masih menjalankan tugas resminya dengan menghadiri agenda rapat kerja bersama Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Namun, ia kemudian harus meninggalkan agenda tersebut di tengah jalan. Beberapa jam setelah insiden tersebut, Suahasil secara resmi dilantik oleh Prabowo sebagai Menteri Keuangan yang baru.

Seusai prosesi serah terima jabatan (sertijab) dengan Suahasil Nazara, Purbaya Yudhi Sadewa akhirnya buka suara terkait pencopotannya. Secara lugas, Purbaya mengakui bahwa langkahnya dalam melakukan perombakan jajaran pejabat eselon di lingkungan Kementerian Keuangan beberapa waktu lalu memang menjadi salah satu penyebab utama yang memicu pemecatannya.

Saat disinggung apakah pencopotan tersebut memiliki kaitan langsung dengan substansi kebijakan-kebijakan yang diambilnya selama memimpin, Purbaya menegaskan bahwa seluruh kebijakan yang ia terapkan senantiasa berkaitan dan sejalan dengan arahan kebijakan Presiden Prabowo Subianto, seraya menekankan bahwa reshuffle kabinet mutlak merupakan hak prerogatif Presiden.

Meski berbagai analisis pakar dan pengakuan dari pihak terkait telah bermunculan, pemerintah hingga saat ini belum merilis pernyataan resmi yang membenarkan bahwa perombakan ini murni disebabkan oleh persoalan mutasi pejabat Kemenkeu maupun polemik dividen Rp120 triliun dari Danantara. Faktor-faktor pemicu tersebut sejauh ini masih merupakan interpretasi dari penilaian kalangan ekonom, bukan bersumber dari alasan resmi Istana.