Suara.com - Berkas perkara milik Direktur Operasional Lippo Group, Billy Sindoro yang menjadi tersangka terkait kasus suap proyek pembangunan Meikarta dinyatakan telah lengkap. Dengan demikian, anak buah pemilik Lippp Group James Riady bakal segera disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta.
Selain Billy, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga telah merampungkan berkas perkara milik dua tersangka lain dalam kasus yang sama. Mereka adalah pegawai Lippo Group Henry Jasmen (HJ) dan pihak swasta Taryadi.
"Penyidik melimpahkan barang bukti dan tiga tersangka dalam perkara suap terkait pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi, ke penuntutan (tahap 2)," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, dikonfirmasi, Kamis (13/12/2018).
Menurut Febri, kini, jaksa penuntut umum pada KPK tengah mempersiapkan surat dakwaan bagi ketiga tersangka yang nantinya akan dibacakan di dalam persidangan.
"Sidang akan dilaksanakan di PN Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung," ujar Febri
Selama penyidikan dalam kasus ini, KPK telah memeriksa sejumlah saksi yang berasal dari unsur pejabat negara dan pihak swata. Adapun para saksi yang diperiksa dalam kasus ini di antaranya seperti mantan Wakil Gubernur Jawa Barat Dedy Mizwar, CEO Lippo Group James Riady dan kalangan pejabat Kabupaten Bekasi.
Sebelumnya, KPK telah menetapkan 9 tersangka dalam kasus suap proyek Meikarta. Mereka adalah Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hasanah Yasin, Kepala Dinas PUPR Bekasi Jamaludin, Kepala Dinas Damkar Bekasi Sahat MBJ Nahar, Kepala Dinas DPMPTSP Bekasi Dewi Tisnawati dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Bekasi Neneng Rahmi.
Kemudian, Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro pegawai Lippo Group Henry Jasmen (HJ) dan dua konsultan Lippo Group; Taryadi dan Fitra Djaja Purnama.
Neneng Hasanah beserta anak buahnya diduga menerima hadiah atau janji oleh para petinggi Lippo Group, terkait pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta pada lahan seluas 774 hektare.
Baca Juga: Ketua DPR Singgung Ketidakseriusan Pemerintah Bahas RUU
KPK menduga uang suap itu dibagi dalam tiga tahap pemberian. Bupati Neneng disebut baru mendapatkan Rp 7 miliar dari Lippo Group.
