Suara.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyikapi temuan Satpol PP Kabupaten Pati yang menjaring Legiman seorang pengemis yang belakangan diketahui memiliki harta hingga Rp 1 miliar. Kekayaan itu dihasilkan Legiman dari meminta-minta.
Ganjar sempat berpikir, bisa-bisanya Legiman mampu mengumpulkan pundi-pundi rupiah sebanyak itu. Terlebih, Legiman tahu titik-titik basah mengais rupiah dari belas kasihan orang.
"Sebenarnya fenomena itu udah lama, di mana-mana ada, tak hanya Jawa Tengah. Mau kemana? kerja, kerjanya apa? minta-minta, lha itu ternyata hasilnya banyak, lha itu tempatnya di mana, bisa dapat tempat basah kekayaannya melimpah," kata Ganjar, Kamis (17/1/2019).
Ganjar menilai, sejatinya orang bekerja itu untuk hidup, dia meminta Legiman untuk lebih baik bekerja saja. Kalau bisa memberi tidak meminta, karena pandangan orang akan menilai jika mengemis sebagai tindakan pemalas.
"Nilai-nilainya menjadi tidak baik, lepas itu orang setuju atau tidak, tapi kalau mengemis menjadi kaya, orang kan bisa punya penilaian pemalas," ucap Ganjar.
Sebenarnya, kata Ganjar, pada tiap kabupaten dan kota di Jateng sudah diberlakukan regulasi dan aturan untuk tidak memberi di pinggir jalan.
"Itu kan kaya memberi insentif makanya pada datang, kita kasih disinsentif saja, apa itu? Ya jangan kasih di sana, maka disalurkan melalui Baznas, Dinsos, melalui lembaga sosial yang ada biar nanti kita yang urus," katanya.
Pun demikian, dari fenomena Legiman, Ganjar ingin aspek edukasi lebih diutamakan untuk mengentaskan pengemis-pengemis semacam Legiman.
"Regulasinya jelas, jadi kalau Satpol PP tangkapi tak sulit, tapi mengedukasi. Nanti kita memilah dan memilih, di antara mereka ada yang mau diedukasi atau enggak, yang malas-malas itu dikenai sanksi saja," ujarnya lagi.
Karenanya, Ganjar meminta Satpol PP tidak perlu bingung saat menjaring para pengemis jalanan.
Diketahui, Legiman kerap terjaring operasi PGOT oleh Sat Pol PP Kabupaten Pati. Namun kembali berulah mengemis di jalanan, tidak kapok.
"Tangkapi saja, kalian itu penegak perda dan ketertiban umum. Urusan selanjutnya serahkan Dinsos, Dinas UMKM atau lembaga keuangan biar diedukasi untuk bisa mandiri bekerja atau berkarya," imbuh Ganjar.
Kontributor : Adam Iyasa
TERPOPULER
