Infografis
Suara.com - Wali Kota Bogor Arya Bima Sugiarto memgaku saat mendatangi kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bogor, Kamis (17/1/2019). Alasan Arya Bima mencak-mencak kepada pegawai Disdukcapil lantaran geram dengan adanya laporan masyarakat yang mengeluh adanya dugaan pungutan liar (pungli) terkait proses pencetakan e-KTP.
Dari pantauan Suara.com, tanpa basa-basi, politikus PAN itu langsung memeriksa setiap ruangan demi ruangan kantor untuk memastikan tidak adanya orang lain selain petugas di dalam ruangan pegawai Disdukcapil.
Kemudian, Arya Bima meminta kepada semua pegawai Disdukcapil keluar dari ruangan masing-masing untuk dimintai penjelasan mengenai kondisi sebenarnya.
"Saya masih menerima keluhan dari warga soal persoalan warga mengurus e-KTP. Apa yang sebetulnya terjadi? Cuma ada dua kemungkinan. Pertama, persoalan yang tidak bisa kita selesaikan karena terkait sistem dari pusat atau kalian tidak mampu melayani warga dengan lebih baik," cetus Arya Bima di hadapan pegawai Disdukcapil.
Adanya pengaduan warga melalui media sosial dan pesan singkat ke telepon selulernya, Arya Bima mengaku alasan inspeksi mendadak ini dilakukan untuk memastika apakah ada atau tidak pungli yang dilakukan pegawai Disdukcapil soal proses pencetakan e-KTP.
"Ada yang sudah bertahun-tahun belum jadi. Saya jelaskan bahwa persoalannya adalah blanko dari pusat yang dikirim terbatas. Tapi dibantah dengan cepat oleh warga yang bilang temannya, tetangganya bayar sekian, selesai lebih cepat. Saya ingin pastikan apa yang terjadi di sini sebenarnya," tegasnya.
Meski belum melakukan operasi tangkap tangan, Arya Bima berjanji akan membongkar dugaan pungli tersebut karena menurutnya keluhan warga tersebut merupakan persoalan yang harus diselesaikan.
"Tragis sekali. Masa yang kayak begini saja dibisniskan. Ini terlalu menurut saya. Indikasi oknum ada. Kenapa bisa lambat? Kalau tidak malas, ya berarti ada permainan. Siapa yang melakukan? Saya akan telusuri terus. Bisa ada keterlibatan orang dalam, atau bisa juga ada paksaan dari pihak luar dan yang di dalam tidak menerima uang. Saya minta semua laporan ini ditelusuri semua," pintanya.
Telepon Pejabat Kemendagri
Baca Juga: Harbin Fashion Week 2019, Pesona Tren Mode Busana Musim Dingin di China
Di sela kedatangannya ke Disdukcapil Kota Bogor, Arya Bima sempat menelpon Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh. Alasan Arya Bima menelepon pejabat Kemendagri untuk memastikan keterangan pegawai Didukcapil yang menyebut lambatnya proses pencetakan e-KTP karena jumlah blanko yang disiapkan oleh pemerintah pusat tidak mencukupi atau terbatas.
Kemudian, Bima mengambil ponsel dari ajudannya untuk menelpon Zudan. Dalam percakapan tersebut, Bima menggunakan pelantang suara atau mode loudspeaker di ponsel agar bisa terdengar awak media.
"Assalamualaikum Pak Dirjen, izin berbicara sebentar, boleh? Biasa SOS blanko lagi, Pak Dirjen. Kira-kira kita butuh 70 ribu keping" kata Bima saat berbincang dengan Zudan melalui sambungan telepon.
Zudan pun menjawab bahwa ketersediaan blanko e-KTP di Kemendagri cukup banyak. "Silahkan Pak Bima, ambil saja di kantor. Banyak," jawab Zudan.
Mendapatkan jawaban itu, Arya Bima lalu kembali memarahi petugas lantaran alasan yang diutarakan tidak sesuai dengan fakta dari Kemendagri.
"Saya sering mendapat keluhan dari warga soal e-KTP lama dan ada dugaan pungutan liar dalam pembuatannya supaya cepat. KTP lama sering saya jelaskan blankonya susah. Makanya di sini tadi langsung saya telepon. Ternyata ada, tinggal diambil. Saya tegur Disdukcapil, kalau kurang lapor ke saya. Susah amat, sih. Kan malu kita menyalahkan pusat terus, tapi ternyata kita yang lambat," tegasnya.
