Suara.com - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo menegaskan kepada jajarannya terutama para pejabat humas jangan hanya mendokumentasikan acara internal pemprov di daerah. Humas juga harus aktif dalam mensosialisasikan program-program pemerintah kepada masyarakat.
Tjahjo menyoroti banyaknya pejabat humas yang hanya terfokus mendokumentasikan kegiatan kepala daerah saja. Hal itu dikatakan Tjahjo saat ditemui di Rakornas Bidang Kehumasan dan Hukum Kemendagri di hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Senin (11/2/2019).
"Intinya ingin menegaskan bahwa humas di daerah jangan hanya meliput berita kegiatan kepala daerah, tapi harus bisa jadi juru bicara menyuarakan apa yang dikerjakan oleh pemerintah," ujarnya.
Menurutnya, humas di setiap provinsi juga bertanggung jawab untuk mensosialisasi informasi terkait pemilu yang akan digelar pada 17 April mendatang. Maka dari itu ia menekan pejabat humas agar berperan aktif berinovasi dan membuat konten menarik untuk mengimbau masyarkat ikut memilih pada pemilu.
"Kita terus kampanye untuk menggerakan masyarakat di daerah untuk mau datang ke TPS," katanya.
Tidak hanya itu, pemerintah provinsi di berbagai daerah juga punya kewajiban untuk menetralisir isu miring yang beredar di masyarakat selama pilkada. Hal tersebut bukan hanya tanggung jawab Bawaslu dan KPU saja, melainkan seluruh aparatur sipil negara.
"Pemerintah harus bertindak cepat dalam merespon isu sara agar terciptanya pemberitaan yang menciptaka suasana yang kondusif selama masa pemilu 2019," jelasnya.
Rakornas ini diselenggarakan di hotel Bidakara, Jakarta Selatan dengan dihadiri 514 humas dan 34 biro humas di tingkat provinsi.
TERPOPULER
