Hal tersebut dikarenakan Batam merupakan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (KPBPB).
Sehingga secara kepabeanan, Pulau Batam dianggap sebagai wilayah luar negeri. Untuk itu setiap paket atau barang wajib diperiksa untuk dicocokan isi dan perhitungan pajak dalam rangka impor (PDRI)
“Tidak hanya melalui Kantor Pos saja, tapi semua perusahaan jasa titipan. Kalau untuk swasta biasanya diperiksanya di bandara,” katanya.
Taufik menjelaskan, saat ini kondisi paket barang sudah mulai dilakukan penyesuaian. Hasilnya ada sekitar lima sampai enam ribu barang sudah diperiksa.
“Kalau paket barang yang masuk ke Kantor Pos Cabang Batam rata-rata sekitar tiga ribu paket,” kata dia.
Dengan adanya kebijakan ini, jumlah petugas yang ditempatkan di Kantor Pos Cabang Batam juga sudah ditambah. Agar paket barang yang tertumpuk bisa segera diselesaikan.
“Dari tanggal satu sampai enam Februari kemarin, atau saat awal diberlakukan sistem tersebut ada 20 ribu barang yang menumpuk. Tapi saat ini masih terus kita proses,” jelasnya.
Ia mengakui paket barang yang dikirim ini biasanya tiga atau empat hari bisa sampai ke daerah tujuan. Namun saat ini paket barang tersebut bisa memakan waktu lebih dari tujuh hari untuk sampai ke daerah tujuan.
Untuk paket barang-barang yang akan dikirim dari Batam, memang lebih dominan merupakan barang penjualan online (e-commerce).
Baca Juga: Mabes Polri Bantu Polisi Malaysia Usut Kasus Mutilasi Dua WNI
“Barang-barang biasanya itu paling banyak di kirim ke luar Pulau Jawa. Seperti Sulawesi Kalimantan, Jayapura, NTB, Ambon. Kalau Jawa dan Sumatera normal tidak terlalu banyak,” katanya.
Kesimpulan
Penggiringan opini dengan menggaris bawahi tulisan ‘Pulau Batam dianggap sebagai wilayah Luar Negeri’. Padahal di surat pemberitahuan tersebut sebenarnya sudah tertulis “karena status Pulau Batam sebagai FTZ (free Trade Zone)” dan “Secara kepabeanan”.
Mohon disikapi secara bijak dan dibaca sampai tuntas.
