Meski Tak Masuk TKN, Erick Thohir Samakan Posisi Ahok dengan Muchdi PR

Agung Sandy Lesmana | Walda Marison | Suara.com

Rabu, 13 Februari 2019 | 18:04 WIB
Meski Tak Masuk TKN, Erick Thohir Samakan Posisi Ahok dengan Muchdi PR
Ketua TKN Erick Thohir. (Suara.com/Walda Morisson)

Suara.com - Ketua Tim Kampanye Nasional Erick Thohir menanggapi saran Jusuf Kalla agar tidak memasukan Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok sebagai tim sukses lantaran bisa membuat elektabilitas pasangan nomor urut 01 Joko Widodo - Ma'ruf Amin merosot.

Namun, Erick Thohir justru memiliki pandangan berbeda terkait usulan dari JK. Menurutnya, meski tak masuk struktur TKN, Ahok masih bisa melakukan kampanye Jokowi-Ma'ruf secara individu. Dia pun mencontohkan, peran Ahok yang kini resmi menjadi kader PDI Perjuangan sama dengan Wakil Ketua Umum Partai Berkarya Muchdi PR yang tak punya jabatan di TKN tapi masih bisa menjadi tim sukses Jokowi-Maruf.

"Saya rasa tidak seperti itu. Bahwa seperti pak Muchdi PR (Waketum Partai Berkarya), pak Ahok yang secara individu mendukung dari pada pak Jokowi kan suatu hal yang lumrah saja," kata Erick Thohir di Hall F Patiunus, Jakarta Selatan, Rabu (13/2/2019).

Menurutnya, struktur kepengurusan TKN yang telah didaftarkan ke KPU tak lagi bisa dimasukan anggota lagi. Kepengurusan ini nantinya yang akan menjalankan stratgi pemenangan Jokowi - Ma'ruf di masa kampanye.

"Strukturnya sudah terbentuk jadi bukan sesuatu yang harus diubah-ubah karena kami percaya dengan struktur TKN sekarang ini sudah berjalan dengan baik," jelasnya.

Lebih lanjut, Erick Thohir juga menyebutkan tanpa Ahok bergabung pun, TKN sudah bekerja dengan baik dalam menaikan elektabilitas Jokowi - Ma'ruf Amin. Namun dirinya tetap membuka dukungan individu seperti dari Ahok dan beberapa tokoh besar lainnya.

"Di mana banyak hal-hal yang sudah kita gerakan banyak yang positif kita pertahankan tetapi dukungan tokoh tokoh seperti pak Ahok, pak Muchdi siapapun itu hal yang lumrah," terangnya.

Sebelumnya, JK selaku Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional Jokowi - Maruf Amin menyarankan agar nama Ahok tidak memasukkan menjadi bagian tim Jokowi - Maruf Amin. Sebab jika Ahok masuk timses, maka elektablitas Jokowi - Maruf Amin akan turun.

Selain itu, JK juga menilai adanya Ahok juga tak akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap elektabilitas Jokowi-Ma'ruf.

"Toh Pemilu dua bulan lagi, juga efeknya tidak akan banyak," kata JK di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Selasa (12/2/2019).

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Sudah Cair? Ungkap Karakter Asli Keuangan Kamu
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Ahok Ditolak JK, Romy: Isu Akan Menggerus Elektabilitas Jokowi Berlebihan

Ahok Ditolak JK, Romy: Isu Akan Menggerus Elektabilitas Jokowi Berlebihan

News | Rabu, 13 Februari 2019 | 14:47 WIB

Debat Capres Kedua Diprediksi Bakal Lebih Seru dan Saling Serang

Debat Capres Kedua Diprediksi Bakal Lebih Seru dan Saling Serang

News | Rabu, 13 Februari 2019 | 05:14 WIB

Fadli Zon Curigai Isu Rocky Gerung Menistakan Agama Buatan Kubu Petahana

Fadli Zon Curigai Isu Rocky Gerung Menistakan Agama Buatan Kubu Petahana

News | Selasa, 12 Februari 2019 | 15:27 WIB

Wali Kota Hadi Jamin Jokowi-Maruf Menang 80 Persen Suara di Solo

Wali Kota Hadi Jamin Jokowi-Maruf Menang 80 Persen Suara di Solo

News | Selasa, 12 Februari 2019 | 13:46 WIB

SRI, Cikal Bakal Mobil LCGC Indonesia yang Digagas Adik Jusuf Kalla

SRI, Cikal Bakal Mobil LCGC Indonesia yang Digagas Adik Jusuf Kalla

Otomotif | Selasa, 12 Februari 2019 | 06:50 WIB

Terkini

Solusi Macet Jakarta? DKI Bangun Flyover Latumenten dan Bintaro Puspita Hingga 2030

Solusi Macet Jakarta? DKI Bangun Flyover Latumenten dan Bintaro Puspita Hingga 2030

News | Rabu, 15 April 2026 | 18:30 WIB

Pemprov DKI Siap Siaga Hadapi KLB Keracunan Pangan, Perketat Pengawasan MBG di Sekolah

Pemprov DKI Siap Siaga Hadapi KLB Keracunan Pangan, Perketat Pengawasan MBG di Sekolah

News | Rabu, 15 April 2026 | 18:30 WIB

Sandiaga Uno Sebut Ekonomi Hijau Kunci Utama Ciptakan Lapangan Kerja Masa Depan

Sandiaga Uno Sebut Ekonomi Hijau Kunci Utama Ciptakan Lapangan Kerja Masa Depan

News | Rabu, 15 April 2026 | 18:20 WIB

Ngaku Jadi Korban 'Deepfake' AI, Rismon Sianipar Bantah Fitnah Jusuf Kalla: Itu Video Rekayasa!

Ngaku Jadi Korban 'Deepfake' AI, Rismon Sianipar Bantah Fitnah Jusuf Kalla: Itu Video Rekayasa!

News | Rabu, 15 April 2026 | 18:20 WIB

Bantah Terima Uang Miliaran, Rismon Sianipar Ungkap Alasan Pilih Damai di Kasus Ijazah Jokowi

Bantah Terima Uang Miliaran, Rismon Sianipar Ungkap Alasan Pilih Damai di Kasus Ijazah Jokowi

News | Rabu, 15 April 2026 | 18:18 WIB

Legislator Golkar Tagih Revisi UU Pemilu: Banyak Putusan MK Mendesak Segera Ditindaklanjuti

Legislator Golkar Tagih Revisi UU Pemilu: Banyak Putusan MK Mendesak Segera Ditindaklanjuti

News | Rabu, 15 April 2026 | 18:09 WIB

Ketegangan di Yerusalem Meningkat usai Pemasangan Pintu Besi di Kawasan Bersejarah

Ketegangan di Yerusalem Meningkat usai Pemasangan Pintu Besi di Kawasan Bersejarah

News | Rabu, 15 April 2026 | 18:07 WIB

Di Balik Layar OTT KPK: Membongkar Gurita Sindikasi 'Jatah Preman' Kepala Daerah Lewat Ajudan

Di Balik Layar OTT KPK: Membongkar Gurita Sindikasi 'Jatah Preman' Kepala Daerah Lewat Ajudan

News | Rabu, 15 April 2026 | 18:06 WIB

Menteri PPPA: Hentikan Normalisasi Candaan Merendahkan Martabat Perempuan

Menteri PPPA: Hentikan Normalisasi Candaan Merendahkan Martabat Perempuan

News | Rabu, 15 April 2026 | 18:03 WIB

Revisi UU Pemilu Masuk Tahap Awal, Anggota Komisi II DPR Beberkan 10 Isu yang Akan Dikaji

Revisi UU Pemilu Masuk Tahap Awal, Anggota Komisi II DPR Beberkan 10 Isu yang Akan Dikaji

News | Rabu, 15 April 2026 | 17:50 WIB