REGIONAL:
Suara.com - Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menegaskan, dirinya tak perlu diadu dengan sang rival Jokowi dalam debat kedua Pilpres 2019, karena memunyai kesamaan ide mengenai penyelesaian dampak negatif pernambangan.
Hal tersebut diutarakan Prabowo saat berdebat dengan Jokowi, mengenai banyaknya lubang-lubang galian bekas tambang di Indonesia.
“Sampai tahun 2018, tedapat kurang lebih 8 juta hektare lubang tambang belum direklamasi. Lubang itu bekas penambangan perusahaan besar, masyarakat, dan 500 ribu hektare di antaranya terindikasi ilegal. Bagaimana solusi dari kedua capres?” tanya moderator Anisha Dasuki.
Prabowo mendapat giliran pertama menjawab persoalan tersebut. Dalam penjelasannya, Prabowo menilai negara kekinian terlah dikooptasi oleh perusahaan-perusahaan swasta besar.
“Ini bisa dianggap kolusi, yakni pejabat negara dengan perusahaan besar, sehingga kalau perusahaan itu terlilit persoalan seperti itu, lolos tak dikejar atau ditindak,” tutur Prabowo.
Prabowo menegaskan, bila dirinya memenangkan Pilpres 2019, akan memburu semua perusahaan besar yang tak memperbaiki lokasi-lokasi bekas penambangan.
Ia mengakui, bakal menggunakan sejumlah lembaga internasional untuk memburu perusahaan-perusahaan besar yang merusak lingkungan tapi sudah angkat kaki dari Indonesia.
”Kita bisa melakukan sesuatu di pengadilan internasional, PBB, atau interpol untuk memburu mereka,” tegasnya.
Menanggapi hal itu, Jokowi membeberkan telah bekerja sama dengan KPK untuk mengatasi hal tersebut sejak tahun 2015.
”Sejak tahun 2015, pemerintah dan KPK sudah melakukan upaya penegakan hukum terhadap perusak lingkungan melalui gerakan penyelamatan sumber daya alam,” tutur Jokowi.
Selain penegakan hukum, Jokowi menuturkan pemerintah juga melakukan gerakan penghijauan terhadap lubang-lubang bekas galian tambang.
”Bisa dilihat, di tambang bukit asam oleh PT Bukit Asam, hampir sebagian besar yang ditambang dihutankan kembali,” jelasnya.
Ketika perdebatan beralih ke Prabowo, ia mengatakan menghargai usaha pemerintah. Tapi ia meminta pemerintah kekinian mewaspadai perusahaan-perusahaan multinasional yang mengeksploitasi sumber daya alam Indonesia tanpa takut melanggar hukum.
”Mereka ini bisa berbuat seenaknya. ini dialami di beberapa tempat. Jadi siapa pun nanti, kita harus garang lagi mengejar pelangar pencemaran lingkungan hidup,” tuturnya.
Ketika waktu diberikan kepada Jokowi, ia masih berkutat pada pengungkapan data mengenai reboisasi bekas-bekas aktivitas pertambangan.
TERPOPULER
