10 Kumpulan Cek Fakta Ucapan Jokowi dan Prabowo di Debat Capres Tadi Malam

Suara.com - Debat Calon Presiden (Capres) telah digelar tadi malam, sejumlah data terkait persoalan energi, sumber daya alam, lingkungan hidup, pangan dan infrastruktur telah disampaikan oleh Capres nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) maupun Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto.

Namun, apakah data-data yang disampaikan oleh keduanya adalah data yang akurat dan bisa dipertanggungjawabkan?

Berikut adalah kumpulan-kumpulan ucapan kedua Capres yang kemudian diperiksa kebenarannya.

1. Soal Kebakaran

Jokowi menyatakan, kebakaran hutan tidak ada dalam tiga tahun terakhir. Menurut dia, bencana kebakaran hutan sudah bisa diatasi dalam tiga tahun terakhir selama dirinya memimpin.

"Kebakaran lahan gambut tidak terjadi lagi dan ini sudah bisa kita atasi dalam tiga tahun ini, tidak terjadi kebakaran lahan, hutan, kebakaran lahan gambut dan itu adalah kerja keras kita semuanya," ujar Jokowi.

Faktanya, ada 1.052 hektare lahan dan hutan ludes terbakar di Riau pada 2017 lalu. Masih banyak ditemukan titik api di sejumlah wilayah yang biasa menjadi langganan kebakaran hutan. Bahkan hingga menjelang gelaran Asian Games 2018 lalu kebakaran masih terjadi.

"Pada tahun 2018 atau 4 hari sebelum pelaksanaan Asian Games ditemukan titik api terbanyak di Riau berjumlah 90 titik. 13 titik di Sumsel dan 27 titik di Bangka Belitung, 22 titik di Sumatera Barat, 4 titik di Jambi dan 3 titik di Lampung," kata Gurnadi dari FITRA.

2. Soal Kekayaan RI Banyak Mengalir Keluar Negeri

Baca Juga: Usai Dilalap Si Jago Merah,Rumah Bamsoet Dijaga Ketat Polisi dan Pamdal

Prabowo Subianto menyatakan, banyak kekayaan Indonesia tidak berada di dalam negeri, melainkan mengalir ke luar negeri.

Faktanya, setelah diluncurkan kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan berhasil merepatriasi Rp 147 trilun dari total deklarasi luar negeri sebesar Rp 1.031 triliun.

Selain itu, pada 4 Februari 2019 pemerintah Indonesia membuat MLA (mutual legal assistance) dengan pemerintah Swiss untuk mengembalikan harta kekayaan orang Indonesia yang di simpan di Swiss.

3. Soal Bagi-bagi 5 Juta Sertifikat Tanah

Presiden Jokowi menyatakan, dalam dua tahun dirinya telah membagikan sebanyak 5 juta sertifikat tanah kepada rakyat Indonesia.

Faktanya, realisasi pemberian sertifikat tanah sudah mencapai 5,3 juta sertifikat hingga November 2018.

4. Soal Proyek Infrastruktur Picu Konflik

Presiden Jokowi menyebutkan, tidak ada konflik dengan masyarakat saat pembebasan lahan untuk proyek pembangunan infrastruktur.

Faktanya, Adhityani Putri dari Yayasan Indonesia Cerah mengatakan, konflik akibat pembebasan lahan masih terjadi.

"Pernyataan ini sama sekali tidak benar. Pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur energi, PLTU batu bara menimbulkan konflik hebat di masyarakat," kata Adhityani.

Berdasarkan catatan tahunan Konsorsium Pembaruan Agraria tahun 2017 maupun 2018, sebanyak 208 konflik agraria telah terjadi di sektor ini sepanjang 2017, atau 32 persen dari seluruh jumlah kejadian konflik.

Sektor properti menempati posisi kedua dengan 199 (30 persen) jumlah kejadian konflik.

Posisi ketiga ditempati sektor infrastruktur dengan 94 konflik (14 persen) disusul sektor pertanian dengan 78 (12 persen) kejadian konflik.

5. Soal Penurunan Volume Impor Beras

Prabowo Subianto menanyakan soal besarnya volume impor beras kepada Jokowi selama masa pemerintahannya.

Menjawab pertanyaan Prabowo, Jokowi mengatakan, sejak 2014 sampai sekarang impor beras volumenya terus menurun.

Faktanya, berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) secara total volume (berat bersih) impor beras ternyata justru sempat menunjukan angka kenaikan pada tahun 2015 dibanding 2014, dan kenaikan pada 2016 dibanding 2015.

Jika data impor beras tahun 2014 tercatat 844.163,7 ton, di tahun 2015 tercatat jumlahnya mencapai 861.601 ton. Bahkan di tahun berikutnya yaitu 2017, angkanya mencapai 1.283.178,5 ton.

6. Soal Penenggelaman Kapal Asing Pencuri Ikan

Calon Presiden nomor urut 01, Joko Widodo atau Jokowi menyatakan, selama kepemimpinannya terdapat 488 kapal pencuri ikan yang dibakar dan ditenggelamkan.

Faktanya, berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) jumlah kapal pelaku illegal fishing yang telah ditenggelamkan sejak Oktober 2014 adalah sebanyak 488 kapal, dengan rincian Vietnam 276 kapal, Filipina 90 kapal, Thailand 50 kapal, Malaysia 41 kapal, Indonesia 26 kapal, Papua Nugini 2 kapal, China 1 kapal, Belize 1 kapal dan tanpa negara 1 kapal.

Artinya, data yang disebutkan Jokowi akurat.

7. Soal Ekonomi Indonesia Tak Tumbuh

Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menyebutkan, berdasarkan data Bank Dunia, ekonomi Indonesia tidak mengalami pertumbuhan.

Faktanya, meskipun ketidakpastian global meningkat, pandangan terhadap ekonomi Indonesia terus positif dengan pertumbuhan PDB riil Indonesia menjadi 5,3 persen.

Padahal sebelumnya, Bank Dunia memprediksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2018 akan mencapai 5,2 persen.

Menurut laporan Bank Dunia, pertumbuhan ekonomi Indonesia sejak kuartal III-2017 disumbang dari sektor pertambangan dan infrastruktur.

8. Soal Tanah Prabowo Seluas Ratusan Ribu Hektare

Jokowi menyebutkan, bahwa sang rival, Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto mempunyai tanah seluas ratusan ribu hektare di Kalimantan Timur dan Aceh Tengah.

Faktanya, Prabowo mengakui memiliki lahan luas di Kalimantan Timur seluas 220 ribu hektare dan di Aceh Timur seluas 120 ribu hektare.

Namun, Prabowo menyebut lahan yang dimilikinya itu berstatus hak guna usaha alias HGU yang setiap saat bisa diambil oleh negara.

"Itu benar, itu adalah HGU, milik negara. Kapan pun, setiap saat, bisa diambil kembali. Saya siap kembalikan daripada jatuh ke orang asing, lebih baik saya yang mengelola, karena saya patriot," kata Prabowo.

9. Soal Indonesia Sebentar Lagi 100 Persen Impor BBM

Prabowo Subianto mengatakan, Indonesia sebentar lagi akan impor bahan bakar minyak atau BBM 100 persen.

Faktanya, Adhityani Putri dari Yayasan Indonesia Cerah menyatakan, Indonesia merupakan produsen minyak, sehingga tidak dapat dibayangkan bahwa Indonesia akan 100 persen impor minyak untuk memenuhi kebutuhan konsumsi BBM bagi transportasi dan ketenagalistrikan dalam negeri.

Selain itu, mengacu data dari Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019 menyebutkan bahwa pada tahun ini, pemerintah menargetkan lifting hanya 750.000 barel per hari (bph).

Bukan hanya di 2019, dalam jangka menengah yakni 2020 hingga 2022, target bawah lifting minyak juga cenderung semakin rendah.

Pada tahun 2020, misalnya, target lifting minyak berkisar 695.000–840.000 bph. Sedangkan target di 2021 hanya 651.000–802.000 bph, dan di 2022 turun lagi menjadi 589.000–800.000 bph.

Sehingga impor 100 persen BBM belum akan terjadi dalam waktu dekat. Kesimpulannya, impor BBM memang akan semakin naik lantaran produksi minyak Indonesia setiap tahun menurun. Namun tidak mungkin dalam waktu dekat Indonesia akan impor 100 persen BBM.

10. Soal Operasional Pelabuhan Diberikan ke Asing

Prabowo Subianto merasa prihatin dengan pelabuhan di Indonesia yang operasionalnya diberikan kepada pihak asing.

Faktanya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi tak memungkiri keinginan pemerintah agar bandara dan pelabuhan dikelola oleh pihak asing. Di mana Menhub Budi Karya Sumadi tak ingin pandang bulu.

Salah satu negara investor potensial tersebut yaitu India. Hubungan baik kedua negara yang telah berlangsung lama ingin terus ditingkatkan melalui bentuk investasi.

Namun demikian, kepemilikan aset pelabuhan dan bandara yang diserahkan ke swasta tetap di tangan pemerintah.

Adapun 20 pelabuhan yang akan diserahkan pengelolaannya ke swasta diantaranya, Pelabuhan Probolinggo, Sintete, Bima, Waingapu, Tanjung Wangi, Badas, Kalabahi, Tenau Kupang, Ende, Lembar, Manokwari, Bitung, Ternate, Pantoloan, Parepare, Kendari, Biak, Fakfak, Sorong, dan Merauke.

Kesimpulannya, klaim Prabowo terkait operasional Pelabuhan Indonesia yang diberikan ke pihak asing benar adanya.