Suara.com - Isu masuknya personel TNI memegang jabatan di kementerian merebak jelang Pemilu 2019. Kekhawatiran berbagai pihak muncul lantaran berpotensi adanya dwifungsi TNI selain melakukan tugas utamanya yakni pengamanan negara.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko memastikan apa yang dikhawatirkan masyarakat soal dwifungsi TNI tidak akan terjadi. Dia menilai TNI sudah melakukan reformasi internal sehingga setiap personel nantinya dipersiapkan untuk mengemban tugas dibawah kementrian, bukan TNI.
Moeldoko menitikberatkan soal doktrin. Selama Doktrin yang dipakai sesuai dengan UU TNI, maka dia memastikan tidak akan ada potensi dwifungsi yang terjadi. Hal itu dikatakan Moeldoko saat ditemui di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (19/2/2019).
"Sepanjang doktrin masih menggunakan doktrin dasarnya adalah UU TNI dan pertahanan keamanan maka sesungguhnya gaada lagi itu perang perang sosial politik. Kalau dua hal itu tidak ada, maka gak akan lagi lah kembali kepada dwifungsi," ujarnya kepada awak media.
Dia pun mencontohkan beberapa anggota TNI yang sudah terjun ke instansi namun statusnya hanya Bantuan Kendali Operasi (BKO). Sampai saat ini, dia mengaku tidak ada masalah yang melibatkan anggota TNI berstatus BKO.
"Masih ada tentara yang menjalankan pengamanan meskipun yang sifatnya BKO di kereta api, masih ada lagi TNI yang bertugas di bandara-bandara, itu sesungguhnya tidak bersifat permanen, itu hanya pertimbangan efektivitas," jelasnya.
Sebelumnya, Usulan perwira TNI dan polisi bisa menjadi pejabat kementerian dan lembaga sipil dinilai tidak sejalan dengan reformasi. Hal itu dinyatakan Pengamat Politik dari LIPI, Syamsudin Haris dalam akun twitternya, @sy_haris, Senin (11/2/2019). Menurut dia, Jokowi harus mencegah itu.
"Pak @jokowi, janganlah demi dukungan TNI/Polri dan menang dalam pilpres, anda biarkan tentara dan polisi aktif masuk kembali ke ranah sipil. Jika anda biarkan, ini akan dicatat sejarah sebagai pengkhianatan thdp cita-cita reformasi," kata Haris.
TERPOPULER
