Suara.com - Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di era pemerintahan Presiden Joko Widodo dinilai berhasil dan tidak pernah terjadi lagi bencana dalam skala besar dan asap lintas batas negara. Presiden Jokowi juga dinilai mampu meningkatkan langkah koreksi dan kebijakan berani.
Hal ini dikemukakan Guru Besar IPB, Bambang Hero Saharjo.
"Harus diakui bahwa di era Jokowi, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berhasil ditangani dan tidak pernah terjadi lagi bencana skala besar dan asap lintas batas negara," katanya, saat menjawab pertanyaan pers, di Jakarta, Selasa (19/2/2019).
Menurutnya, hukum lingkungan di era pemerintahan Jokowi ini benar-benar ditegakkan secara konsisten.
"Karhutla memang masih terjadi pada 2016 sampai sekarang, namun tidak pernah lagi separah tahun 2015 dan tahun-tahun sebelumnya. Bahkan jumlah hotspot atau titik panas pun tidak banyak terjadi seperti tahun-tahun sebelumnya," kata Bambang.
Hal tersebut diungkapkan Bambang untuk menjawab sekaligus meluruskan pernyataan Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Dahnil Azhar Simanjuntak yang menyebutkan Capres 01 Jokowi telah berbohong terkait penegakan hukum lingkungan. Pernyataan tersebut disampaikan dalam Debat Kedua Capres, di Jakarta, Minggu (17/2/2019) malam.
Pernyataan soal karhutla yang dikemukakan Jokowi saat itu tidak bisa diungkapkan secara utuh, akibat terbatasnya waktu. Faktanya, karhutla dalam skala besar memang tak pernah terjadi lagi dalam tiga tahun terakhir.
Bambang menyebut, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya, juga dinilai berani menindak para pelaku kejahatan lingkungan, termasuk karhutla. Menurutnya, dalam tiga tahun terakhir, penegakan hukum lingkungan diberlakukan tegas, asap lintas batas nyaris tidak ada lagi, bencana asap secara masif seperti tahun-tahun sebelumnya juga tidak ada. "
"Pak Jokowi tidak berbohong soal karhutla ataupun hukum lingkungan, karena faktanya ada semua, dirasakan kita semua. Waktu dua menit tidak akan cukup menjelaskan, sehingga penggalan kalimat menimbulkan banyak pertanyaan dan tanggapan yang seharusnya tidak perlu," kata Bambang.
Berdasarkan data Kementerian LHK, luas karhutla menurun drastis. Pada 2015 ada 2,6 juta ha terbakar, namun setelah terjadi langkah koreksi besar-besaran yang dipimpin langsung Presiden Jokowi, luas areal terbakar tahun 2016 turun menjadi 436,3 ribu ha dan tahun 2017 turun menjadi 165,5 ribu ha.
Indikator karhutla dalam bentuk hotspot juga menurun drastis, dari 70.971 hotspot di tahun 2015, jumlah hotspot bisa ditekan hingga hanya 9.245 di 2018. Penurunan hotspot ini hampir 85 persen.
TERPOPULER
