Percepat Program Kerja, Kementerian Sosial Lantik 82 Pejabat

Suara.com - Menteri Sosial (Mensos) Agus Gumiwang Kartasasmita melantik dan mengambil sumpah 82 pegawai di lingkungan Kementerian Sosial RI. Mereka dilantik untuk mengisi beberapa jabatan yang kosong.

"Ini adalah pelantikan yang kedua selama saya menjabat menjadi Mensos, karena memang pada saat saya masuk, ada beberapa posisi yang masih kosong sehingga perlu diisi," katanya, usai pelantikan pejabat, di Gedung Cawang Kencana, Jakarta, Jumat (1/3/2019).

Pejabat yang dilantik terdiri dari 17 pimpinan tinggi pratama, 15 administrator, dan 50 pejabat pengawas.

Mensos mengatakan, rotasi atau mutasi dan promosi ini, di samping sebagai penyegaran, juga dilakukan berdasarkan kompetensi dalam meningkatkan gerak cepat Kemensos untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai visi dan misi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Mensos melantik pejabat pimpinan tinggi pratama, di antaranya Direktur Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang, Waskito Budi Kusumo, sebelumnya dijabat Sony W. Manalu, Direktur Rehabilitasi Sosial Korban NAPZA, M. Nur Soleh, dari sebelumnya Waskito Budi Kusumo, Sekretaris Inspektorat Jenderal, Toto Restuanto Sembodo, sebelumnya Dadang Iskandar, Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Sony W. Manalu, sebelumnya dijabat Akifah Elansary, Kepala Pengembangan Profesi Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial, Tati Nugrahati, dari sebelumnya Manggana Lubis.

"Rotasi ini sangat penting, karena pekerjaan di Kemensos semakin besar. Tugas dan tanggung jawabnya semakin besar. Pengisian formasi-formasi dalam rangka mendukung kegiatan Kementerian Sosial makin penting," ujar Agus.

Langkah ini, lanjutnya, juga merupakan upaya percepatan pencapaian program kerja Kemensos.

Kepada pejabat yang dilantik, Mensos berpesan untuk selalu mengedepankan kepentingan bangsa dan negara, menjaga NKRI dan menjunjung tinggi Pancasila.

"Saya juga tegaskan kepada mereka untuk menghindari praktik kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN). Sebagai menteri, saya tidak dapat menerima bila seorang penjabat melakukan KKN," tegasnya.