Suara.com - Kartu prakerja Jokowi untuk pengangguran membebani APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Kartu prakerja Jokowi menimbulkan masalah baru.
Pengamat Politik Igor Dirgantara mengatakan kartu prakerja yang ditawarkan oleh Jokowi - Maruf Amin dinilai akan menimbulkan masalah baru seperti membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional.
"Misalnya Kartu Prakerja dari Jokowi, saya bisa mengkritik itu akan membebani APBN, bisa menambah utang, itu bisa disingkat UMP itu Upah Minimum Pengangguran, ya hal-hal seperti itu lah," kata Igor di Bakoel Koffiee, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (7/3/2019).
Direktur lembaga Survey & Polling Indonesia (SPIN) itu menambahkan rencana kartu prakerja yang ditawarkan Jokowi harus dijelaskan lebih rinci agar masyarakat segera mengetahui hal teknis penggunaan kartu tersebut.
"Perlu dipikirkan lebih lanjut, apalagi itu nanti jika ditentukan oleh departemen tenaga kerja, setelah bekerja dicabut dan diberi keterampilan dulu," jelasnya.
Sebelumnya Jokowi menjanjikan 3 kartu sakti baru saat pidato di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Minggu (24/2/2019). Salah satunya kartu untuk pengangguran. Ketiga kartu baru tersebut adalah Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-Kuliah), Kartu Sembako Murah, dan Kartu Prakerja.
KIP Kuliah akan ditujukan untuk membantu biaya pendidikan anak Indonesia hingga ke tingkat perguruan tinggi. Kartu ini adalah pembaruan dari KIP yang selama ini sudah digunakan hingga tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA).
Kartu kedua adalah Kartu Sembako Murah yang ditujukan untuk kebutuhan rumah tangga agar semua rakyat Indonesia mampu memenuhi kebutuhan dapurnya. Ketiga adalah Kartu Pra Kerja, kartu ini ditujukan untuk memfasilitasi pelatihan bagi para pencari kerja.
Ketiga kartu ini disebut Jokowi akan melengkapi tiga kartu sebelumnya yang sudah dijalankan, antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Indonesia Pintar (KIP).
TERPOPULER
