Suara.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan - RB), Syafruddin mengatakan, Indonesia telah berhasil menjalankan reformasi birokrasi. Saat ini, reformasi birokrasi Indonesia, yang sudah berjalan lebih dari dua dasawarsa, telah mencapai banyak kemajuan dan perubahan yang semakin nyata.
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan - RB) ingin menunjukan kepada dunia internasional dan masyarakat hasil reformasi birokrasi tersebut, dengan mengadakan "Internasional Reform Policy Symposium and Regional Workshop", yang akan berlangsung di Nusa Dua, Bali, 14-15 Maret 2019.
"Melalui simposium ini, kami ingin sampaikan kepada publik internasional dan masyarakat bahwa Indonesia telah mengalami banyak kemajuan dan perubahan. Dunia harus tahu bahwa Indonesia telah berubah dan berhasil menjalankan reformasi birokrasi dengan baik," kata Syafruddin, di Kantor Kemenpan - RB, Jakarta, Selasa (12/3/2019).
Bukti keberhasilan reformasi birokrasi di Indonesia terlihat dari semakin meningkatnya hasil survei persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan dan integritas birokrasi. Masyarakat mulai merasakan birokrasi yang makin efisien, efektif, profesional dan makin cepat terlayani.
"Keberhasilan sebuah negara dalam reformasi tata kelola pemerintahannya adalah dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam pemerintahan. Ini yang biasa kita sebut dengan open goverment," tambahnya.
Hal ini akan membuat masyarakat puas dengan kebijakan pelayanan publik, yang akan berdampak pada peningkatan kepercayaan publik. Jika publik puas, maka pemerintahan akan berjalan dengan baik.
Simposium yang rencananya akan dibuka oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla ini akan dihadiri sekitar 2000 peserta dari 11 negara ASEAN, dan beberapa negara lainnya, seperti Korea Selatan, Australia dan Selandia Baru. Selain itu, sejumlah menteri, gubernur dan beberapa ahli dari berbagai bidang, terutama pemerintahan, dipastikan akan menjadi pembicara.
Simposium ini akan fokus mengupas 5 tema yang menjadi kunci keberhasilan reformasi birokrasi, yaitu penganggaran berbasis kinerja, transparansi dan akuntabilitas, e-Goverment, integritas ASN dan reformasi birokrasi pemerintahan daerah. Kelima tema tersebut merupakan isu krusial dalam membangun reformasi birokrasi.
Terkait penganggaran berbasis kinerja, pemerintah menjalankannya dengan Sistem Akumtabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP), sehingga program dan kegiatan pemerintahan dilakukan secara efektif, yang akan berdampak pada efisiensi anggaran negara.
"Saya contohkan Jawa Tengah dengan Gubernur Ganjar, berhasil menyelaraskan 4000 kegiatan menjadi tinggal 800 kegiatan saja. Dampaknya, Jawa Tengah bisa mengefisiensikan anggaran Rp 1.2 triliun tahun lalu," tutur Syafruddin.
Terobosan lainnya yang sedang dikerjakan pemerintahan saat ini adalah membangun Sistem Pemerintahan Berbasi elektronik (SPBE). Tujuannya untuk menghilangkan terkait kebijakan dan aturan yang selama ini biasa terjadi antar pemerintahan dan lembaga.
"Melalui SPBE, kami ingin menyatukan e-budgeting, e-goverment, dan berbagai aplikasi yang dimiliki oleh setiap lembaga dan pemerintahan menjadi terkoneksi satu dengan lainnya. Dari sini akan muncul dengan sendirinya transparansi, agar pemerintahan dapat bekerja dengan cepat," jelasnya.
Syafruddin mengakui, dalam menjalankan reformasi birokrasi banyak tantangan yang harus dilewati secara bijaksana. Seperti masalah soliditas Aparatur Sipil Negara (ASN), dimana terdapat riak-riak kecil yang mungkin dapat mengganggu kinerja.
"Ini menjadi kritikan teman-teman daerah, dimana di beberapa daerah, gubernur dan wakil gubenurnya tidak kompak atau bupati dan wakil bupatinya tidak sejalan," ungkapnya.
Syafruddin menegaskan, kepentingan bangsa dan negara harus di atas segalanya daripada kepentingan kelompok, individu maupun partai.
TERPOPULER
