Suara.com - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menilai pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak bisa menyelesaikan tuntutan para keluarga korban aktivis yang diculik pada 1998.
Padahal, kata dia, Jokowi memiliki kesempatan untuk memenuhi tuntutyan itu dalam satu periode kepemimpinannya. Hanya saja, kesempatan itu tidak digunakan Jokowi dengan baik dalam upaya menuntaskan segala masalah pelanggaran HAM masa lalu.
Hal itu diungkapkan Fahri Hamzah melalui akun Twitternya @Fahrihamzah menanggapi cuitan dari akun @ulinyusron yang menyatakan, 'Bu Fatah semoga tetap sabar. Kita akan tuntaskan kasus penculikan ini sesuai rekomendasi DPR'.
"Waktu kalian sudah habis.. Dikasi kekuasaan 5 tahun dipakai main2 lalu sekarang bikin janji palsu...#GantianDong," cuit Fahri seperti dikutip Suara.com, Kamis (14/3/2019).
Diketahui, Budiarti Fatah ibunda dari Leonardus Nugroho Iskandar atau dikenal dengan panggilan Gilang, korban penculikan 1998 bersama keluarga korban lainnya mendeklarasikan diri mendukung capres petahana Jokowi. Mereka juga menyatakan antipati terhadap rival Jokowi di Pilpres 2019, Prabowo Subianto.
Mereka menyerukan larangan dan ajakan untuk mengalahkan Prabowo dengan kaos bertuliskan #KalahkanCapresPelanggarHAM.
"Kebetulan ada pemilihan presiden karena pak Jokowi Wali Kota Surakarta dan saya masyarakat Solo, saya aktif ketemu dan merasakan kasih sayang (Jokowi). Saya berharap jangan sampai dalam pemililah presiden yang memimpin (pelaku) pelanggaran HAM, karena sebelum jadi presiden saja sudah semena-mena pada rakyat kecil seperti kepada anak saya. Dan saya berdoa jangan sampai pak Prabowo itu jadi pemimpin di negara ini," ujar Budiarti di Hotel Grand Cemara, Jakarta Pusat, Rabu (13/3/2019).
