Suara.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, dunia saat ini dihadapkan pada perubahan-perubahan, terutama yang disebabkan karena kemajuan teknologi. Untuk itu, diperlukan tiga hal untuk menghadapi perubahan yang terjadi.
"Sistem yang lebih cepat, sistem yang lebih baik, dan sistem yang efisien," ujarnya saat memberikan arahan pada pembukaan International Reform Policy Symposium and Regional Workshop di Nusa Dua, Bali, Kamis (14/3/2019).
Era digital ditandai dengan semakin berkembangnya teknologi informasi. Sistem tersebut juga didukung oleh teknologi yang baik. Indonesia dalam 20 tahun terakhir telah mengalami reformasi.
JK mencontohkan, dahulu Indonesia negara yang otoriter dan sentralistik, namun telah menjadi negara desentralisasi dan terkemuka.
"Sistem pemerintahan juga mengalami perubahan karena beradaptasi," katanya.
Lebih lanjut JK mengatakan, perubahan sistem juga perlu dibarengi perubahan cara berpikir. Sebagai negara yang demokratis, keinginan masyarakat yang menentukan bagaimana harus berjalan.
"Semua harus dikerjakan lebih cepat lagi," ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan - RB), Syafruddin mengatakan, paradigma masyarakat semakin menuntut hadirnya kapasitas negara melalui pemerintahan dinamis dan transformatif dalam merespons perubahan.
Oleh karenanya, kapasitas negara harus dapat melahirkan kebijakan publik yang merespons kebutuhan masyarakat, melalui keterpaduan hubungan pemerintah, sektor privat dan masyarakat dalam mendorong reformasi birokrasi.
Baca Juga: Klaim Diprioritaskan Jadi ASN, Menpan RB: THL Pertanian Tak Perlu Risau
Setiap negara telah melahirkan praktik terbaik bagi transformasi pemerintahannya, yang selalu berkembang dan berimprovisasi dengan kemajuan teknologi, selalu menyempurnakan praktik yang sebelumnya pernah ada.
Dalam 10 tahun perjalanan reformasi birokrasi indonesia, telah dicapai peningkatan penerapan sistem merit melalui rekrutmen berbasis komputer, efektifitas dan efisiensi pengelolaan anggaran yang lebih fokus pada prioritas, akuntabel dan transparan, e-government yang semakin massif, inovasi pelayanan publik yang cepat melayani, serta meningkatnya integritas aparatur.
Mencermati era revolusi 4.0, maka kapasitas negara melalui tata kelola pemerintahan perlu segera dipersiapkan untuk menyerap peluang. Kemenpan - RB mendorong kapasitas negara dalam mengawal reformasi birokrasi.
Di bidang SDM, perencanaan ASN lebih akurat sesuai core bussiness pembangunan nasional. Pada 2017 dan 2018, direkrut 275 ribu formasi jabatan dari 6,8 juta talenta terbaik menggunakan sistem Computer Assisted Tes (CAT).
Selain itu, sistem merit, manajemen kinerja, sistem remunerasi, karier dan kesejahteraan terus diperbaiki secara profesional. Indeks reformasi birokrasi pada provinsi serta kabupaten dan kota meningkat secara kuantitas maupun kualitas.
Sebanyak 351 unit percontohan zona integritas dibangun dan sudah mendorong peningkatan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tahun 2018 di peringkat 38, berdampak pula bagi peningkatan EoDB Indonesia di peringkat 72 di tahun 2018.
