JK Tak Setuju UN Dihapus, Sandiaga: Ini Langkah Revolusioner

Bangun Santoso, Novian Ardiansyah

Rabu, 20 Maret 2019 | 11:48 WIB
JK Tak Setuju UN Dihapus, Sandiaga: Ini Langkah Revolusioner
Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno. (Suara.com/Ria Rizki)

Suara.com - Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno menanggapi santai pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang menolak gagasannya untuk nenghapuskan sistem ujian nasional (UN). Menurut Sandi penolakan merupakan hal yang wajar.

Sandi mengatakan, kualitas pendidikan di seluruh wilayah Indonesia belum merata. Akibatnya UN hanya menjadi beban bagi siswa, guru dan sekolah lantaran hanya berfokus pada raihan nilai UN. Menurutnya, hal itu justru tidak adil dan tidak berimbang di tengah kualitas pendidikan yang belum merata.

"Kami memulai suatu langkah revolusioner untuk memutuskan menghapus UN tapi kami ganti dengan penelusuran minat dan bakat dan di situ akan terlihat perbedaannya. Di negara-negara maju sudah tidak ada UN karena satu pemborosan, itu biayanya besar sekali, ada banyak yang bocor dan lain sebagainya," kata Sandiaga.

Sandiaga juga menepis anggapan UN yang diperlukan guna menjadi tolak ukur pendidikan. Ia berujar, kualitas pendidikan tidak serta merta dapat diraih dengan penerapan standar melalui UN.

"Yang lebih penting pendidikan menghasilkan peserta didik yang tuntas berkualitas, memiliki kecerdasan, kecakapan, budi pekerti yg baik, ahklakul karimah. Ini bisa dilakukan bukan dengan standarisasi," ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai bahaya jika ujian nasional dihapus. Sementara Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno janji akan menghapus UN.

JK menilai jika UN dihapus, akan berbahaya untuk kualitas pendidikan. Karena tidak ada tolok ukur terhadap evaluasi belajar siswa.

"Kalau (UN) mau dihapuskan, itu berbahaya justru untuk kualitas pendidikan. Ada UN saja kualitas pendidikan kita masih rendah, apalagi kalau tidak ada. Tidak ada parameter untuk mengukur (pendidikan Indonesia) maju atau mundur," kata JK di Kantor Wapres Jakarta, Selasa (19/3/2019).

JK menjelaskan ujian nasional menjadi salah satu cara untuk mengevaluasi proses belajar siswa tingkat sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah atas (SMA); dan itu sudah diatur dalam undang-undang. Ujian nasional juga menjadi salah satu cara untuk menjaga standar kualitas pendidikan secara nasional.

baca juga

"Kita harus menjaga standar bahwa standar nasional dimana pun di Indonesia ini, bahwa tingkat pengetahuan lulusan SD, SMP dan SMA itu harus mendekati nilai atau mendekati kemampuan sesuai kurikulum yang ada," jelasnya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Gelar Bapak Pembangunan Desa untuk Jokowi, Sandiaga: Segitunya

Gelar Bapak Pembangunan Desa untuk Jokowi, Sandiaga: Segitunya

News | Rabu, 20 Maret 2019 | 11:42 WIB

Erwin Aksa Dipecat Golkar, Sandiaga: Lebih Mementingkan Persahabatan

Erwin Aksa Dipecat Golkar, Sandiaga: Lebih Mementingkan Persahabatan

News | Rabu, 20 Maret 2019 | 11:29 WIB

Dampak Banjir Bandang Sentani, Pelaksanaan UN SMA Diundur

Dampak Banjir Bandang Sentani, Pelaksanaan UN SMA Diundur

News | Rabu, 20 Maret 2019 | 10:41 WIB

Sandiaga dan Rocky Ditolak, BPN: Akan Jadi Bumerang Buat Jokowi - Ma'ruf

Sandiaga dan Rocky Ditolak, BPN: Akan Jadi Bumerang Buat Jokowi - Ma'ruf

News | Selasa, 19 Maret 2019 | 23:00 WIB

LPA Generasi: Ujian Nasional untuk Siswa Tak Perlu Dipaksakan Ada

LPA Generasi: Ujian Nasional untuk Siswa Tak Perlu Dipaksakan Ada

News | Selasa, 19 Maret 2019 | 22:22 WIB

Terkini

OJK Satukan Regulasi Sektor Keuangan Syariah, Perbankan hingga Fintech

OJK Satukan Regulasi Sektor Keuangan Syariah, Perbankan hingga Fintech

Bisnis | Senin, 02 November 2026 | 23:42 WIB

Shin Tae-yong Absen Karena Sakit Hadapi PSMS, Persija Incar Kemenangan Perdana di League Cup

Shin Tae-yong Absen Karena Sakit Hadapi PSMS, Persija Incar Kemenangan Perdana di League Cup

Bola | Senin, 02 November 2026 | 23:25 WIB

Puluhan UMKM Pulo Panjang Dapat Bantuan Peningkatan Produksi dan Pemasaran

Puluhan UMKM Pulo Panjang Dapat Bantuan Peningkatan Produksi dan Pemasaran

Banten | Senin, 02 November 2026 | 23:08 WIB

QRIS Error, Nasabah MNC Bank Panik Tarik Tunai Dibatasi Maksimal Rp2 Juta

QRIS Error, Nasabah MNC Bank Panik Tarik Tunai Dibatasi Maksimal Rp2 Juta

Bisnis | Senin, 02 November 2026 | 23:08 WIB

Anggota DPRD Kota Serang Jadi Tersangka Kasus Dugaan Pencabulan, Korban Mengaku Dua Kali Dilecehkan

Anggota DPRD Kota Serang Jadi Tersangka Kasus Dugaan Pencabulan, Korban Mengaku Dua Kali Dilecehkan

Banten | Senin, 02 November 2026 | 23:05 WIB

Dosen Unsri Kembangkan Laboratorium Hidup Biomassa Sebagai Sumber Ekonomi Desa Ganesha Mukti

Dosen Unsri Kembangkan Laboratorium Hidup Biomassa Sebagai Sumber Ekonomi Desa Ganesha Mukti

Sumsel | Senin, 02 November 2026 | 23:02 WIB

Kapolres Bogor Bantah Pelaku Pembunuhan Bobotoh Suporter Persikabo: Bukan Suporter Klub Mana Pun

Kapolres Bogor Bantah Pelaku Pembunuhan Bobotoh Suporter Persikabo: Bukan Suporter Klub Mana Pun

Jabar | Senin, 02 November 2026 | 22:57 WIB

Aturan Baru Batas Penghasilan Tidak Kena Pajak Meluncur 2027?

Aturan Baru Batas Penghasilan Tidak Kena Pajak Meluncur 2027?

Bisnis | Senin, 02 November 2026 | 22:52 WIB

KPK Sita Rp106,3 Miliar di Kasus ATR/BPN, Kuasa Hukum Summarecon Buka Suara

KPK Sita Rp106,3 Miliar di Kasus ATR/BPN, Kuasa Hukum Summarecon Buka Suara

Bogor | Senin, 02 November 2026 | 22:49 WIB

Kapolda Banten Larang Polisi dan Tamu Ngevape di Kantor Kepolisian, Pelanggar Terancam Sanksi

Kapolda Banten Larang Polisi dan Tamu Ngevape di Kantor Kepolisian, Pelanggar Terancam Sanksi

Banten | Senin, 02 November 2026 | 22:39 WIB

×