KPK Yakin Hakim Vonis Terdakwa Advokat Lucas Sesuai Tuntutan Jaksa

Bangun Santoso | Welly Hidayat
KPK Yakin Hakim Vonis Terdakwa Advokat Lucas Sesuai Tuntutan Jaksa
Advokat Lucas keluar gedung KPK usai diperiksa atas dugaan membantu pelarian ke luar negeri tersangka mantan bos Lippo Group Edy Sindoro, di Jakarta, Selasa dini hari (2/10/2018). [Suara.com/Welly Hidayat]

Oleh jaksa, Advokat Lucas dituntut hukuman penjara 12 tahun dan denda Rp 600 juta subsider 6 bulan kurungan

Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengharapkan Majelis Hakim Tindak Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, menerima seluruh dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa KPK untuk terdakwa Advokat Lucas dalam kasus merintangi penyidikan terhadap Chairman PT Paramount Enterprise, Eddy Sindoro.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, majelis hakim dapat memberikan hukuman maksimal untuk Advokat Lucas.

"Harapannya tentu seluruh dakwaan dan bukti-bukti KPK diterima dan terdakwa dijatuhi vonis maksimal sesuai perbuatannya," kata Febri digedung merah putih, KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (20/3/2019).

Menurut Febri, semua bukti yang disampaikan oleh jaksa dari KPK selama proses persidangan telah membuktikan perbuatan Lucas, yang membantu Eddy Sindoro ke luar negeri.

"Mulai dari saksi-saksi yang mengetahui langsung rangkaian perstiwa upaya dugaan menghalang-halangi penyidikan hingga bukti elektronik komunikasi yang didukung oleh ahli," ucap Febri.

Febri mengatakan, tak mempermasalahkan tim penasehat hukum Lucas membantah semua dakwaan yang disampaikan oleh JPU. Namun, KPK tetap meyakini keputusan Majelis Hakim akan profesional dan adil.

"KPK ajak masyarakat untuk menyimak bersama-sama putusan hakim, mari sama-sama kita hormati institusi peradilan yang independen dan imparsial," tutup Febri

Terdakwa Lucas, hari ini akan menjalani sidang putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta. Di mana dalam jaksa menuntut Lucas dengan hukuman 12 tahun penjara dengan denda Rp 600 juta subsider 6 bulan kurungan.

Lucas didakwa bersalah melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Komentar

Suara.Com

Dapatkan informasi terkini dan terbaru yang dikirimkan langsung ke Inbox anda

QUOTES OF THE DAY

INFOGRAFIS