Suara.com - Wakil Sekjen Bidang Komunikasi dan Opini Publik Partai Bulan Bintang (PBB), Solihin Pure menilai jika tindakan Zainal Abidin Sahabuddin, calon anggota legislatif (Caleg) PBB sangat absurd. Hal itu disampaikan Solihin lantaran Zainal menyebutkan dukungan politik yang diberikan kepada Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto karena ingin memiliki presiden yang pribumi.
"Itu (alasan Zainal) tidak masuk di akal sehat. Mana ada orang asing? Ngawur saja," kata Solihin seperti dilansir Covesia.com--jaringan Suara.com, Senin (25/3/2019)
Secara institusi, PBB telah mendukung pasangan nomor urut 02 Joko Widodo - Ma'ruf Amin. Keputusan ini diambil berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Nasional PBB pada 27 Januari 2019 di Jakarta. Meski begitu, pilihan politik Zainal tidak menjadi soal, karena Rakornas menghargai sikap kadernya yang tak mengikuti arah dukungan PBB untuk capres-cawapres di Pemilu 2019, asalkan kader tersebut tidak menggunakna lambang atau nama partai.
"Itu karena tujuan utama PBB adalah masuk ke parlemen di DPR RI," kata Solihin.
Meski PBB tidak mempermasalahkan pilihan politik Zainal, namun alasan Zainal untuk mendukung Prabowo dinilainya sulit diterima logika. Soalnya, baik Prabowo maupun Jokowi sama-sama pribumi. Soal keturunan, menurut Solihin, itu tidak jadi soal.
"Saya sendiri keturunan Arab. Menurut saya alasan itu di luar konteks permasalahan. Ya sudah pasti presiden itu orang Indonesia. Kalau bukan orang Indonesia ya sudah gugur pencalonannya," kata Solihin.
Ketua Bidang Pemenangan Presiden PBB Sukmo Harsono menyatakan menghormati dukungan Zainal. Namun bila dia membawa atribut partai, maka itu tidak boleh dan PBB akan memberi sanksi tegas. Adapun soal alasan Zainal mendukung Prabowo gara-gara faktor pribumi, dia menilai itu alasan yang sembarangan.
"Itu jelas ngawur, karena Pak Jokowi ataupun Prabowo adalah keduanya Indonesia asli. Bila tujuannya untuk masa yang akan datang ya boleh-boleh saja. Namun bagaimana mau memperjuangakan jika Pak Zainal nanti tidak terpilih jadi dewan karena langkahnya tidak sejalan dengan kebijakan DPP? Jadi saya rasa lebih baik kembali ke jalan yang dipimpin Ketua Umum Prof Yusril Ihza Mahendra saja lah," tutur Sukmo.
Baca Juga: Fahri Hamzah Prediksi Tarif MRT Akan Mahal
