Soal Jatah Menteri, Sekjen Gerindra: Jumlahnya Belum Dibicarakan

Suara.com - Pembicaraan jatah menteri yang disampaikan Direktur Komunikasi dan Media Badan Pemenangan Nasional Pasangan Prabowo-Sandi, Hashim Djojohadikusumo jika Koalisi Indonesia Adil dan Makmur memenangkan Pemilu 2019 membuat gerah politikus Partai Demokrat.

Meski begitu, Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani mencoba mengklarifikasi pernyataan adik kandung Capres Nomor Urut 02 Prabowo Subianto itu.

Muzani mengakui memang sudah ada pembicaraan terkait jatah menteri di antara partai politik pendukung Prabowo-Sandi.

Namun, jelas Muzani, belum dibicarakan terkait jumlah menteri yang akan diberikan kepada masing-masing parpol koalisi.

"Tentu saja masalah menteri itu sudah dibicarakan dalam arti kira-kira porsi partai koalisi itu apa dan bagaimana, namun jumlahnya belum dibicarakan," kata Muzani seperti dilansir Antara di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (2/4/2019).

Dia mengatakan pembicaraan terkait pembagian kekuasaan sudah dibicarakan sejak awal dengan partai koalisi sebagai pondasi dalam membangun kebersamaan diawal kesepakatan mengusung Prabowo-Sandi.

Menurutnya, jumlah menteri belum bisa dijelaskan karena melihat dinamika kedepan, misalnya, Prabowo menginginkan adanya pemisahaan antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan.

"Dengan begitu berarti ada dua portofolio lalu di era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Kementerian Pendidikan dipisahkan dengan Kebudayaan, namun saat ini disatukan," ujarnya.

Muzani yang juga Wakil Ketua BPN Prabowo-Sandi mengatakan kebutuhan tersebut akan dipertimbangkan masih sama atau ada perubahan sehingga harus dilihat kondisinya secara utuh.

Selain itu, dia juga menegaskan pembicaraan terkait menteri juga belum mengerucut kepada nama-nama yang diprioritaskan masuk dalam kabinet apabila Prabowo-Sandi menang di Pilpres 2019.

"Nama dan jumlah menteri pun belum dibicarakan karena kebutuhan pemerintahan kedepan akan disesuaikan dengan program kerja pemerintahan kedepan," tuturnya.

Muzani menjelaskan kebutuhan pemerintahan akan disesuaikan dengan program kerja pemerintahan kedepan.

Dia menilai Prabowo memiliki fokus pada pembangunan ekonomi kerakyatan sehingga portofolio di bidang ekonomi kerakyatan harus dipimpin yang memiliki konsen di bidang tersebut.

Sebelumnya, Hashim Djojohadikusumo memastikan akan berbagi jatah kursi menteri dengan Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) jika Prabowo - Sandiaga menang di Pilpres 2019.

Diakui Hashim, sudah ada pembahasan soal pembagian kursi menteri dengan partai koalisi Indonesia Adil dan Makmur. Wakil Ketua BPN Prabowo Subianto - Sandiaga Uno itu menjelaskan telah membahas nama-nama yang cocok dari partai-partai tersebut untuk duduk di kursi menteri. Namun, nama itu masih disimpan di dalam sakunya.