Bawaslu Jatim Tangani Kasus Pemberiaan Amplop Luhut ke Kyai Zubair Muntasor

Dwi Bowo Raharjo | Ummi Hadyah Saleh | Suara.com

Senin, 08 April 2019 | 18:59 WIB
Bawaslu Jatim Tangani Kasus Pemberiaan Amplop Luhut ke Kyai Zubair Muntasor
Komisioner Bawaslu RI Rahmat Bagja. (Suara.com/Umay Saleh)

Suara.com - Komisioner Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan pihaknya sudah menindaklanjuti kasus pemberian amplop yang dilakukan Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan kepada Kyai Zubair Muntasor. Kasus tersebut tengah ditangani oleh Bawaslu Jawa Timur.

"Sudah (ditindaklanjuti), lagi diteliti oleh teman-teman Jawa Timur, lokasinya di Jawa timur kalau enggak salah di Bangkalan. Kami sudah kasih infonya ke teman-teman Bawaslu (Jawa Timur) untuk ditindaklanjuti," ujar Rahmat di kantor Bawaslu RI, Jalan M. H. Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (8/4/2019).

Rahmat menerangkan, Bawaslu Jawa Timur tengah menyelidiki apakah Luhut masuk Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi - Ma'ruf atau tidak dan perihal kapasitas kehadiran Luhut menemui Kyai Zubair.

"Dicek juga apakah pak Luhut ini masuk Tim kampanye atau tidak sebagai apa kapasitasnya ke sana sebagai pribadi apa sebagai menteri. Kemudian apa yang dibicarakan kan itu enggak jelas yang dibicarakan kan masih bisik-bisik itu lho itu juga dicek," kata dia.

Bawaslu kata Rahmat, memiliki waktu 14 hari untuk menindaklanjuti kasus pemberian amplop yang dilakukan Luhut di masa kampanye di Pemilu 2019.

"14 Hari kerja untuk klarifikasi untuk meneliti berkas dan lain-lain untuk menghadirkan alat bukti. Tergantung teman-teman kejaksaan dan kepolisian ini pidana atau bukan pidana, tergantung sentra Gakkumdu," ucap Rahmat.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyangkal pemberian amplop kepada Kyai Zubair berkaitan dengan konstestasi politik di Pilpres 2019.

Menurutnya, amplop tersebut adalah bantuan kepada Kyai Zubair karena kakinya baru saja diamputasi. Luhut juga mengaku getol memberikan bantuan kepada pesantren milik Abdurrahman Wahid atau Gus Dur itu.

"Tidak ada niat sogok-sogok itu kan, money politic enggak bener, kita harus berpikir positif. Ya emang di NU itu pesantren Gus Dur kalau ada yang susah biasa, kita bantu," kata Luhut.

Pemberian amplop yang dilakukan Luhut berbuntut panjang. Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) resmi melaporkan Luhut ke Bawaslu atas dugaan pelanggaran Pemilu terkait video viral saat dirinya memberikan amplop kepada Kiai Zubair Muntasor viral di media sosial.

Luhut diduga sebagai pejabat negara tidak netral dengan memberikan amplop sebagai upaya untuk memobilisasi Kiai Zubair Muntasor dan santri untuk memilih Jokowi - Ma'ruf Amin.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Sudah Cair? Ungkap Karakter Asli Keuangan Kamu
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Luhut: Ucapan Prabowo Soal Anggaran Bocor Rp 2.000 Triliun Tak Masuk Akal

Luhut: Ucapan Prabowo Soal Anggaran Bocor Rp 2.000 Triliun Tak Masuk Akal

Bisnis | Senin, 08 April 2019 | 15:57 WIB

Santai Kasus Amplop Diperkarakan, Luhut: Tidak Ada Niat Sogok-sogokan

Santai Kasus Amplop Diperkarakan, Luhut: Tidak Ada Niat Sogok-sogokan

News | Senin, 08 April 2019 | 11:34 WIB

Buntut Amplop Putih Luhut, ACTA Uji Netralitas ASN di Bawah Jokowi

Buntut Amplop Putih Luhut, ACTA Uji Netralitas ASN di Bawah Jokowi

News | Jum'at, 05 April 2019 | 18:15 WIB

Luhut Bantah Jual Beli Suara Kasih Amplop ke Kyai Muntasor: Fitnah

Luhut Bantah Jual Beli Suara Kasih Amplop ke Kyai Muntasor: Fitnah

News | Jum'at, 05 April 2019 | 13:03 WIB

Misteri Amplop Luhut Untuk Kiai, BPN: Ada Indikasi Money Politics

Misteri Amplop Luhut Untuk Kiai, BPN: Ada Indikasi Money Politics

News | Jum'at, 05 April 2019 | 12:02 WIB

Politikus PDIP Persilakan Video Luhut Beri Amplop ke Kyai Ditelusuri

Politikus PDIP Persilakan Video Luhut Beri Amplop ke Kyai Ditelusuri

News | Kamis, 04 April 2019 | 18:20 WIB

Luhut Beri Amplop ke Kyai, Timses Prabowo Minta Bawaslu Turun Tangan

Luhut Beri Amplop ke Kyai, Timses Prabowo Minta Bawaslu Turun Tangan

News | Kamis, 04 April 2019 | 17:40 WIB

Terkini

Bantah Terima Uang Miliaran, Rismon Sianipar Ungkap Alasan Pilih Damai di Kasus Ijazah Jokowi

Bantah Terima Uang Miliaran, Rismon Sianipar Ungkap Alasan Pilih Damai di Kasus Ijazah Jokowi

News | Rabu, 15 April 2026 | 18:18 WIB

Legislator Golkar Tagih Revisi UU Pemilu: Banyak Putusan MK Mendesak Segera Ditindaklanjuti

Legislator Golkar Tagih Revisi UU Pemilu: Banyak Putusan MK Mendesak Segera Ditindaklanjuti

News | Rabu, 15 April 2026 | 18:09 WIB

Ketegangan di Yerusalem Meningkat usai Pemasangan Pintu Besi di Kawasan Bersejarah

Ketegangan di Yerusalem Meningkat usai Pemasangan Pintu Besi di Kawasan Bersejarah

News | Rabu, 15 April 2026 | 18:07 WIB

Di Balik Layar OTT KPK: Membongkar Gurita Sindikasi 'Jatah Preman' Kepala Daerah Lewat Ajudan

Di Balik Layar OTT KPK: Membongkar Gurita Sindikasi 'Jatah Preman' Kepala Daerah Lewat Ajudan

News | Rabu, 15 April 2026 | 18:06 WIB

Menteri PPPA: Hentikan Normalisasi Candaan Merendahkan Martabat Perempuan

Menteri PPPA: Hentikan Normalisasi Candaan Merendahkan Martabat Perempuan

News | Rabu, 15 April 2026 | 18:03 WIB

Revisi UU Pemilu Masuk Tahap Awal, Anggota Komisi II DPR Beberkan 10 Isu yang Akan Dikaji

Revisi UU Pemilu Masuk Tahap Awal, Anggota Komisi II DPR Beberkan 10 Isu yang Akan Dikaji

News | Rabu, 15 April 2026 | 17:50 WIB

22 Tahun Digantung DPR, Aktivis Sebut Penundaan RUU PPRT Sebagai Ujian Moral Bangsa

22 Tahun Digantung DPR, Aktivis Sebut Penundaan RUU PPRT Sebagai Ujian Moral Bangsa

News | Rabu, 15 April 2026 | 17:47 WIB

Menkes Budi Bongkar Jutaan Orang Kaya Nikmati Subsidi BPJS: Demi Keadilan Kita Hapus!

Menkes Budi Bongkar Jutaan Orang Kaya Nikmati Subsidi BPJS: Demi Keadilan Kita Hapus!

News | Rabu, 15 April 2026 | 17:37 WIB

Hasil Studi IHDC: 1 dari 5 Anak Jakarta Alami Gangguan Memori Akibat Anemia

Hasil Studi IHDC: 1 dari 5 Anak Jakarta Alami Gangguan Memori Akibat Anemia

News | Rabu, 15 April 2026 | 17:29 WIB

Rekrutmen Nasional 30 Ribu Manajer Koperasi Desa Resmi Dibuka, Ini Syaratnya

Rekrutmen Nasional 30 Ribu Manajer Koperasi Desa Resmi Dibuka, Ini Syaratnya

News | Rabu, 15 April 2026 | 17:29 WIB