Suara.com - Komisioner Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan, pihaknya belum bisa mengkategorikan adanya unsur pelanggaran Pemilu terkait pemberian amplop Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan kepada Kyai Zubair Muntasor.
Bagja menerangkan, kasus tersebut tengah ditangani Bawaslu Jawa Timur. Hingga saat ini pihaknya Bawaslu Pusat menunggu dari hasil kajian yang tengah dilakukan Bawaslu Jawa Timur.
"Nanti kita lihat lah, kita lihat dari hasil kajian yang ada," ujar Bagja di kantor Bawaslu, Jalan M. H. Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (8/4/2019).
Bagja menuturkan, pihaknya juga belum menyimpulkan apakah video yang memperlihatkan pemberian amplop yang dilakukan Luhut masuk dalam pelanggaran pidana atau tidak.
"Kita lihat nanti kalau enggak masuk pidana bisa terbukti apa tidak. Kita akan lihat bisa tidak terbukti juga bisa terbukti. Kalau tidak terbukti kasus dihentikan, jika terbukti pelanggaran pidana. Yang tidak terbukti bisa pelanggaran hukum lainnya," kata dia.
Ia menerangkan, pihak memilliki 14 hari untuk menindaklanjuti kasus pemberian amplop yang dilakukan Luhut.
"14 Hari kerja untuk klarifikasi, untuk meneliti berkas dan lain-lain untuk menghadirkan alat bukti. Tergantung teman-teman kejaksaan dan kepolisian ini pidana atau bukan pidana, tergantung sentra Gakkumdu. Sentra Gakkumdu ada tiga, ada Bawaslu, Polisi dan jaksa. Bawaslu biasanya akan berpatokan pada alat bukti," tandasnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyangkal pemberian amplop kepada Kyai Zubair berkaitan dengan konstestasi politik di Pilpres 2019.
Menurutnya, amplop tersebut adalah bantuan kepada Kyai Zubair karena kakinya baru saja diamputasi. Luhut juga mengaku getol memberikan bantuan kepada pesantren milik Abdurrahman Wahid atau Gus Dur itu.
"Tidak ada niat sogok-sogok itu kan, money politic enggak bener, kita harus berpikir positif. Ya emang di NU itu pesantren Gus Dur kalau ada yang susah biasa, kita bantu," kata Luhut.
TERPOPULER
