Suara.com - Pengamat Tata Kota dari Universitas Trisakti Nirwono Joga menilai, belum ada aspek urgensi untuk memindahkan ibu kota negara ke luar DKI Jakarta ataupun Pulau Jawa.
Apalagi kalau alasan pemerintah memindahkan ibu kota negara hanya karena arus kendaraan kerap macet, sering banjir, serta padatnya penduduk di Pulau Jawa.
"Secara umum, sebenarnya argumentasinya atau alasan yang dikemukan itu, saya tidak setuju. Kalau latar belakangnya karena macet atau banjir, bahkan karena urbanisasi justru menurut saya tidak tepat," ujar Nirwono kepada Suara.com, Selasa (30/4/2019) malam.
Nirwono meyakini, DKI Jakarta yang kekinian menjadi ibu kota negara, memunyai kemampuan untuk membenani persoalan seperti macet maupun banjir.
Soal maraknya urbanisasi ke Jakarta, Nirwono menilai hal tersebut masih bisa diredam dengan upaya pemerataan pusat-pusat kegiatan pemerintahan di Pulau Jawa.
"Jadi yang dicari itu akar persoalannya dari atas ke bawah, kemudian di selesaikan. Kalaupun ibu kota negara dipindahkan, bukan berarti persoalan seperti macet dan banjir jakarta selesai pula,” tuturnya.
Pendanaan
Nirwono juga menyoroti dana pemindahan ibu kota negara yang ditaksir mencapai Rp 400 triliun. Menurutnya, ketimbang membangun ibu kota baru, lebih baik dana itu didistribusikan ke sejumlah daerah penyangga Jakarta.
Ia mengatakan, kalau dana itu diberikan kepada sejumlah daerah yang warganya kerap melakukan urbanisasi ke Jakarta, maka persoalan kepadatan penduduk serta kemacetan kendaraan di Jakarta bisa teratasi.
Baca Juga: Jokowi Berwacana Pindahkan Ibu Kota, Sandiaga: Harus Ada Referendum
"Misalnya diberikan ke Bandung Jawa Barat, Semarang Jawa Tengah, Surabaya Jawa Timur sehingga warga di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat sudah tidak perlu lagi pendatanganya datang ke Jakarta. Karena di masing provinsi sudah ada kegiatan ekonomi," kata dia.
Tak hanya itu, Nirwono menyarankan seharusnya pemerintah juga berani mendistribusikan pembangunan ke luar Pulau Jawa misalnya Sumatera, Sulawesi, Kalimantan dan Papua.
Ia menyayangkan kalau dana pemindahan ibu kota itu ditaksir Rp 323 Triliun atau Rp 466 Triliun. Sebab, dana itu terbuang sia-sia tanpa ada hasil pemerataan pembangunan.
”Misalnya, ibu kota negara dipindah ke Pulau Kalimantan. Susah orang Sumatera berbondong-bondong pindah ke Kalimantan. Atau orang Papua pindah ke Kalimantan,” tuturnya.
Sebelumnya, Jokowi memutuskan untuk memindahkan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Pulau Jawa.
Hal tersebut merupakan respons atas tiga usulan alternatif dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam rapat terbatas membahas tindak lanjut rencana pemindahan ibu kota di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/4/2019).
