REGIONAL:
Suara.com - Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) menyatakan tudingan aksi peringatan Hari Buruh Sedunia atau May Day berpotensi rusuh, adalah kabar bohong atau hoaks.
Konfederasi-konfederasi besar buruh berkomitmen untuk menjaga aksi May Day berjalan damai dan aman seperti tahun tahun sebelumnya.
"Berkembangnya pesan WhatsApp berantai akhir-akhir ini soal aksi May Day yang berpotensi rusuh adalah hoaks dan tidak benar adanya," kata Presiden KSPSI, Andi Gani Nena Wea, dalam pernyataannya di Jakarta, Rabu (1/5/2019).
Aksi-aksi buruh yang akan dilakukan dalam perayaan Hari Buruh Sedunia ini, kata Wea, akan berfokus kepada tuntutan kesejahteraan buruh Indonesia yakni revisi PP Nomor 78 soal pengupahan.
"Hal ini sudah direspon Presiden Jokowi saat menerima presiden-presiden Konfederasi Buruh Indonesia seperti Andi Gani Nena Wea, Said Iqbal, Mudofir, Ilhamsyah, Syaiful, dan Muchtar, di Istana Bogor beberapa hari yang lalu," ucap dia.
Kedua, meminta Jokowi menginstruksikan kepala Kepolisian Indonesia membentuk Unit Pidana Perburuhan untuk menegakkan hukum yang adil demi tegaknya hak-hak buruh.
"Kapolri langsung merespon sangat baik dan tepat tanggal 1 Mei akan diresmikan Unit Pidana Perburuhan. Ini sejarah luar biasa perjuangan buruh," ucap Wea.
Ketiga, adalah tuntutan setiap kawasan industri menyiapkan tempat penitipan anak bagi buruh wanita. Hal ini, ucap Andi, direspon positif Jokowi, yang dalam waktu dekat akan mengeluarkan kebijakan yang mewajibkan kawasan-kawasan industri menyiapkan tempat penitipan anak.
"Presiden-presiden konfederasi buruh Indonesia juga sepakat membentuk tim bersama Untuk membahas tuntutan-tuntuan buruh. Kami berharap masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh dengan WA berantai yang berisi aksi May Day berpotensi rusuh," ucap dia.
Peringatan buruh tahun ini mengangkat tema besar yakni 'Kesejahteraan buruh dan Demokrasi yang adil dan damai'.
Terdapat enam isu turunan Hari Buruh 2019 yang diserukan dalam aksi kali ini, yakni :
1. Tolak upah murah, cabut PP 78/2015, naikkan KHL menjadi 84 item.
2. Stop perbudakan berkedok outsourching, pemagangan dan honorer.
3. Tingkatkan kualitas manfaat dan layanan BPJS kesehatan dan jaminan pensiun.
4. Turunkan tarif dasar listrik dan sembako,
5. Tingkatkan kesejahteraan guru, tenaga honorer, dan pengemudi ojek online
6. Tegakkan demokrasi yang jujur dan damai. KSPI menyerukan seluruh buruh untuk mengawal form C1.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo bertemu para presiden konfederasi buruh dan ketua serikat pekerja di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat Jumat, 26 April 2019. Dalam pertemuan itu terjadi kesepakatan diantaranya melaksanakan Hari Buruh Sedunia dengan kegiatan yang damai dan pemerintah bersama buruh akan merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78/2015 tentang Pengupahan. (Antara)
TERPOPULER