Serahkan Laporan Dana Kampanye Manual ke KPU, Sandiaga Layangkan Kritik

Dwi Bowo Raharjo, Ria Rizki Nirmala Sari

Kamis, 02 Mei 2019 | 18:37 WIB
Serahkan Laporan Dana Kampanye Manual ke KPU, Sandiaga Layangkan Kritik
Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno menyerahkan langsung Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) ke KPU. (Suara.com/Ria Rizki)

Suara.com - Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno menyerahkan langsung Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) pasangan Prabowo - Sandiaga ke KPU. Saat memberikan laporan, Sandiaga sempat mengeluhkan soal aplikasi dana kampanye (Sidakam) KPU yang tidak berjalan dengan baik.

Sandiaga mengatakan, seharusnya ia atau Badan Pemenangan Nasional (BPN) tidak harus melaporkan langsung ke KPU RI karena sudah ada aplikasi Sidakam. Namun sat melakukan input tidak semua data masuk.

"Kendala akhir yang terjadi atas penggunaan sistem aplikasi ini adalah ketika penyusunan laporan konsolidasi dari data laporan seluruh wilayah Indonesia tidak semua data laporan provinsi dan kabupaten yang diimport untuk tujuan konsolidasi dan laporan keuangan dana kampanye BPN berhasil direkam ke dalam sidakam," kata Sandiaga di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (2/5/2019).

Sistem sidakam KPU tersebut diketahui sudah diperbaharui sebanyak tujuh kali. Namun dinilai tetap tidak ada perbaikan. Karena itu Sandiaga menyayangkan jika fasilitas yang dibuat menggunakan biaya negara tersebut akhirnya terbengkalai.

"Untuk sesuatu yang sangat simpel seperti laporan dana kampanye kami sangat menyayangkan tidak bisa diselesaikan dengan baik," ujarnya.

"Kami juga prihatin sistem yang dibiayai dengan APBN begitu besar tidak dapat digunakan secara maksimal sehingga membuat tim BPN harus melaporkan dana kampanye dengan manual," Sandiaga menambahkan.

Mantan Wagub DKI Jakarta ini menerangkan, pihaknya harus menyusun LPPDK secara manual selama tiga hari. Hal tersebut mengingatkan dirinya saat duduk di bangku kuliah 25 tahun lalu karena harus menyusun laporan keuangan menggunakan software Microsoft Excel.

"Tiga hari terakhir kami menyusun akhirnya dengan manual dengan sistem split sheet Excel seperti waktu saya lakukan 25 tahun lalu waktu saya masih kuliah," tuturnya.

Mantan politikus Partai Gerindra itu menilai apabila sistem untuk melaporkan LPPDK saja sudah bermasalah, apalagi dengan sistem KPU lainnya yang bersifat online.

baca juga

"Jika sistem sidakam ini terus mengalami masalah teknis kami tidak bisa membayangkan apa yang terjadi dengan sistem online KPU yang lain," tandasnya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Partai Golkar Serahkan Laporan Dana Kampanye Sebesar Rp 307 Miliar ke KPU

Partai Golkar Serahkan Laporan Dana Kampanye Sebesar Rp 307 Miliar ke KPU

News | Kamis, 02 Mei 2019 | 13:23 WIB

Siang Ini TKN Jokowi Laporkan Dana Akhir Kampanye ke KPU

Siang Ini TKN Jokowi Laporkan Dana Akhir Kampanye ke KPU

News | Kamis, 02 Mei 2019 | 13:11 WIB

Update KPU: 382 Petugas KPPS Meninggal Dunia, Jabar Paling Banyak

Update KPU: 382 Petugas KPPS Meninggal Dunia, Jabar Paling Banyak

News | Kamis, 02 Mei 2019 | 11:26 WIB

Agresif Buka Gerai di 46 Negara, Penjualan KFC Hanya Naik 5 Persen

Agresif Buka Gerai di 46 Negara, Penjualan KFC Hanya Naik 5 Persen

Bisnis | Kamis, 02 Mei 2019 | 08:39 WIB

Terkini

OJK Satukan Regulasi Sektor Keuangan Syariah, Perbankan hingga Fintech

OJK Satukan Regulasi Sektor Keuangan Syariah, Perbankan hingga Fintech

Bisnis | Senin, 02 November 2026 | 23:42 WIB

Shin Tae-yong Absen Karena Sakit Hadapi PSMS, Persija Incar Kemenangan Perdana di League Cup

Shin Tae-yong Absen Karena Sakit Hadapi PSMS, Persija Incar Kemenangan Perdana di League Cup

Bola | Senin, 02 November 2026 | 23:25 WIB

Puluhan UMKM Pulo Panjang Dapat Bantuan Peningkatan Produksi dan Pemasaran

Puluhan UMKM Pulo Panjang Dapat Bantuan Peningkatan Produksi dan Pemasaran

Banten | Senin, 02 November 2026 | 23:08 WIB

QRIS Error, Nasabah MNC Bank Panik Tarik Tunai Dibatasi Maksimal Rp2 Juta

QRIS Error, Nasabah MNC Bank Panik Tarik Tunai Dibatasi Maksimal Rp2 Juta

Bisnis | Senin, 02 November 2026 | 23:08 WIB

Anggota DPRD Kota Serang Jadi Tersangka Kasus Dugaan Pencabulan, Korban Mengaku Dua Kali Dilecehkan

Anggota DPRD Kota Serang Jadi Tersangka Kasus Dugaan Pencabulan, Korban Mengaku Dua Kali Dilecehkan

Banten | Senin, 02 November 2026 | 23:05 WIB

Dosen Unsri Kembangkan Laboratorium Hidup Biomassa Sebagai Sumber Ekonomi Desa Ganesha Mukti

Dosen Unsri Kembangkan Laboratorium Hidup Biomassa Sebagai Sumber Ekonomi Desa Ganesha Mukti

Sumsel | Senin, 02 November 2026 | 23:02 WIB

Kapolres Bogor Bantah Pelaku Pembunuhan Bobotoh Suporter Persikabo: Bukan Suporter Klub Mana Pun

Kapolres Bogor Bantah Pelaku Pembunuhan Bobotoh Suporter Persikabo: Bukan Suporter Klub Mana Pun

Jabar | Senin, 02 November 2026 | 22:57 WIB

Aturan Baru Batas Penghasilan Tidak Kena Pajak Meluncur 2027?

Aturan Baru Batas Penghasilan Tidak Kena Pajak Meluncur 2027?

Bisnis | Senin, 02 November 2026 | 22:52 WIB

KPK Sita Rp106,3 Miliar di Kasus ATR/BPN, Kuasa Hukum Summarecon Buka Suara

KPK Sita Rp106,3 Miliar di Kasus ATR/BPN, Kuasa Hukum Summarecon Buka Suara

Bogor | Senin, 02 November 2026 | 22:49 WIB

Kapolda Banten Larang Polisi dan Tamu Ngevape di Kantor Kepolisian, Pelanggar Terancam Sanksi

Kapolda Banten Larang Polisi dan Tamu Ngevape di Kantor Kepolisian, Pelanggar Terancam Sanksi

Banten | Senin, 02 November 2026 | 22:39 WIB

×