Suara.com - Kubu Capres Cawapres nomor urut 1 Jokowi – Maruf Amin menantang Koordinator Barisan Masyarakat Peduli Adil dan Bersih, Marwan Batubara, membuktikan tudingan bahwa Jokowi terlibat korupsi sejak menjabat Wali Kota Solo.
Arya Sinulingga, Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Jokowi – Maruf, menilai tudingan Marwan itu aneh.
Sebab, selama menjadi Wali Kota Solo selama dua periode (2005-2012), kekayaan Jokowi sudah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Aneh saja ya. Wali Kota Solo itu kan tahun berapa ya, kan sudah diaudit oleh BPK. Sudah pasti diaudit BPK. Sudah berapa tahun lalu, dibuka-buka,aneh juga ya," ujar Arya saat dikonfirmasi Suara.com, Jumat (3/5/2019).
Arya lantas menantang Marwan untuk membuktikan tudingan yang dialamatkan kepada Jokowi tersebut. Ia meminta Marwan mempertanggungjawabkan tuduhan kepada Jokowi tersebut.
"Ya dibuktikan saja. Kalau enggak bisa dibuktikan, harus bertanggungjawab atas omongannya itu. Nanti kalau dipidanakan dibilang kriminalisasi,” tuturnya.
Sebelumnya, Koordinator Barisan Masyarakat Peduli Pemilu Adil dan Bersih, Marwan Batubara menyebut Capres nomor urut 1 beberapa kali terlibat korupsi.
Bahkan, Marwan menyebut Jokowi sudah melakukan korupsi sejak menjabat sebagai Wali Kota Solo.
Kasus korupsi yang dimaksud Marwan adalah dana bantuan salah satu sekolah di Solo. Jokowi disebut Marwan menaikan anggaran yang sebelumnya sekitar Rp 12,5 miliar menjadi Rp 25 miliar.
"Perlu kita ingatkan bahwa sebetulnya Pak Jokowi sejak dari Solo diduga terlibat korupsi. Yaitu kasus dana bantuan sekolah sewaktu jadi wali kota," kata Marwan dalam diskusi publik bertajuk 'Membongkar Rantai Korupsi dan Rantai Kejahatan Keuangan Oligarki Istana Negara' di Hotel Alia Cikini, Jakarta Pusat, Jumat siang.
Marwan mengakui melihat langsung bukti-bukti dari indikasi korupsi yang dilakukan Jokowi. Bukti itu diklaimnya dimiliki kerabat. Ia juga mengatakan sudah melaporkan kepada kepolisian namun tidak ditindaklanjuti.
"Saya melihat sendiri bukti-bukti korupsinya, cuma teman yang punya data ini, meskipun sudah melaporkan ke lembaga penegak hukum, justru lembaga penegak hukum ini tidak menindaklanjuti," jelas Marwan.
TERPOPULER
