Suara.com - Juru Bicara Kepresidenan Johan Budi SP mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memanggil menteri-menteri yang diduga terlibat kasus korupsi. Pemanggilan tersebut kata Johan lantaran Jokowi ingin mengkonfirmasi langsung kepada menteri yang bersangkutan mengenai informasi terkait keterlibatan dugaan kasus korupsi.
Pernyataan Johan menyusul tiga menteri yang terseret kasus dugaan korupsi Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.
"Apakah pak presiden sudah memanggil menteri yang sudah atau sedang diperiksa KPK, saya kira itu pasti sudah dilakukan pak presiden. Pasti pak presiden meminta penjelasan yang bersangkutan kenapa diperiksa oleh KPK," ujar Johan di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/5/2019).
Imam Nahrawi baru-baru ini menjadi saksi untuk terdakwa Sekretaris Jenderal KONI Ending Fuad Hamidy dalam kasus suap dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) atau suap KONI di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (29/4/2019).
Selanjutnya, Menteri Perdagangan RI Enggartiasto Lukita yang ruang kerjanya digeledah KPK dan hari ini Lukman memenuhi panggilan KPK sebagai saksi.
Mantan Juru Bicara KPK itu memastikan Jokowi akan mengganti menteri yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Sementara jika menteri tersebut masih menjadi saksi, Jokowi belum menggantinya.
"Mengenai apakah kemudian diganti atau tidak, itu kalau berstatus tersangka akan diganti. Kalau sebagai saksi, belum tentu. Bisa saja jadi saksi karena memang ada informasi yang diperlukan," kata dia.
Tak hanya itu, keputusan Jokowi mengganti menterinya tidak ditentukan oleh lama waktu masa jabatan akhir pemerintahan Jokowi, namun perombakan atau pergantian menteri dilakukan dengan alasan kinerja dan evaluasi kerja oleh Jokowi.
"Beberapa kali terkait kinerja menteri dan evaluasi kinerja dilakukan oleh pak presiden setiap waktu. Keputusan mengganti seseorang menteri itu ada beberapa alasan selain kinerja. Di antara nya ketika menteri tersangkut hukum dan berstatus sebagai tersangka, itu pasti akan diganti.
Baca Juga: Data Real Count KPU Rabu 11.15 WIB: Jokowi 56,22%, Prabowo 43,79%
Ia pun mencontohkam mencontohkan kasus hukum yang dialami mantan Menteri Sosial Idrus Marham yang terkena kasus korupsi dugaan suap PLTU Riau. Ketika itu Idrus menggundurkan diri dan posisi Menteri Sosial langsung digantikan Agus Gumiwang.
"Misalnya ada satu menteri beberapa waktu lalu berurusan dengan KPK dan yang bersangkutan mengundurkan diri dan langsung diganti," tandasnya.
