Suara.com - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu berharap tidak ada ancaman kekuatan massa atau people power yang akan mengepung Kantor Pemilihan Umum (KPU) pada 22 Mei 2019.
Menurutnya jika ada pihak-pihak yang tidak terima dengan hasil keputusan KPU terkait Pemilu, seharusnya bisa diselesaikan secara hukum.
"Mudah-mudahan tidak ada. Kalau ada selesaikan secara hukum," ujar Ryamizard di Kementerian Pertahanan, Jakarta, Rabu (8/6/2019).
Ryamizard mengaku tak menyukai adanya people power yang dapat merusak bangsa. Karena itu, ia tak ingin bangsa Indonesia hancur karena ada upaya people power.
"Saya Menteri Pertahanan tidak suka itu (People Power). Karena people power merusak bangsa ini. Saya Menteri Pertahanan Raepublik Indonesia, saya tidak mau bangsa ini terkoyak-koyak. Itu urusan saya kalau bangsa sudah terkoyak," ucap dia.
Ketika ditanya apakah people power menjurus pada tindakan makar, Ryamizard berharap tidak. Sebab, kata Ryamizard jika people power mengarah pada makar, para pelaku akan dijerat hukuman.
"Mudah-mudahan tidak ada (Makar), kalau people power dipaksakan itu makar. Kalau makar kan ada hukumannya. Jadi sesuatu segala sesuatu yang dipaksakan itu harus ada hukumnya. Mudah-mudahan sebelum dilakukan macam-macam sudah ada pengumuman lebih dulu supaya jangan ada yang hal-hal yang merugikan bangsa dan negara ini," tandasnya.
Sebelumnya, BIN terus mewaspadai ancaman teror pasca Pemilu 2019. BIN mengendus adanya ancaman people power yang akan mengepung KPU saat mengumumkan hasil penghitungan Pemilu 2019.
Wakil Kepala BIN Letjen Purn Teddy Lhaksamana menyampaikan hal tersebut dalam rapat kerja bersama DPD RI di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Selasa (7/5/2019). Teddy mengatakan bahwa saat ini ada upaya untuk mengerahkan people power untuk mengepung KPU.
Baca Juga: Terima Suap Meikarta, Bupati Bekasi Neneng Dituntut 7,5 Tahun Penjara
"Saat ini terus dibangun isu kecurangan dan ajakan kepung ke KPU tanggal 22 Mei. BIN mendeteksi dan mencegah lebih dini potensi ancaman," kata Teddy.
Dengan adanya potensi itu, Teddy menegaskan bahwa BIN akan bertanggung jawab untuk menjaga keamanan negara. Karenanya BIN hingga saat ini selalu waspada dengan adanya potensi tersebut.
"BIN akan bertanggung jawab terhadap seluruh potensi ancaman baik luar dan dalam ancam keutuhan bangsa," ujarnya.
