Menhan: Provokasi Tak Boleh Terjadi, Termasuk dari WNI Keturunan Arab

Dwi Bowo Raharjo | Ummi Hadyah Saleh | Suara.com

Rabu, 08 Mei 2019 | 16:17 WIB
Menhan: Provokasi Tak Boleh Terjadi, Termasuk dari WNI Keturunan Arab
Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu. (Suara.com/Umay Saleh)

Suara.com - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengklaim belum pernah mendengar pernyataan dari mantan Kepala Badan Intelijen Negara AM Hendropriyono yang mengingatkan warga negara Indonesia keturunan Arab, untuk tidak menjadi provokator.

"Saya belum mendengar itu. Mudah-mudahan tidak," ujar Ryamizard di Kementerian Pertahanan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (8/5/2019).

Ryamizard kemudian berharap tidak ada upaya provokasi yang dilakukan masyarakat Indonesia ataupun WNI keturunan Arab pasca Pemilu 2019.

"Tidak boleh terjadi. Mau dari kelompok (keturunan) Arab kek, kelompok (keturunan) China kek, (keturunan) Melayu, segala macem, ya enggak boleh," kata dia.

Ia menegaskan, semua pihak yang melakukan provokasi pasti akan diproses hukum. Ryamizard menegaskan, setiap warga Negara Indonesia statusnya sama di mata hukum.

"Kita jangan membeda-bedakan. Kalau dia warga negara RI, sama. Status sama, pelayanan sama, hukuman sama," kata Ryamizard.

Lebih lanjut, ia mengajak warga Indonesia untuk kembali bersatu pasca Pemilu 2019.

"Jangan sampai kita terpecah-pecah lagi, suku menyuku ini. Tidak baik. Kita sudah warga kesatuan RI, tak boleh berbuat begitu. Kalau mereka berbuat begitu, mereka bukan warga negara yang baik," tutur dia.

Sebelumnya mantan Kepala Badan Intelijen Negara AM Hendropriyono mewanti-wanti sejumlah warga negara Indonesia keturunan Arab tidak menjadi provokator.

Hendropriyono melontarkan pernyataan keras tersebut, terkait adanya informasi mengenai seruan gerakan massa yang meluas di masyarakat, terutama yang dianjurkan pentolan FPI Rizieq Shihab.

"Saya peringatkan kepada Rizieq, Yusuf Martak (Ketua GNPF), dan semua orang yang berteriak revolusi. Itu kan inskonstitusional, merusak tata tertib, tak boleh seperti itu,” kata Hendropriyono seperti diberitakan Covesia.com—jaringan Suara.com, Selasa (7/5/2019).

Ia menuturkan, banyak WNI keturunan Arab di Indonesia menjadi tokoh yang dihormati publik. Karenanya, ia berharap sebagian warga keturunan Arab tak memprovokasi revolusi.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Sudah Cair? Ungkap Karakter Asli Keuangan Kamu
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Pecahkan 10 Kasus Misterius Ini, Kamu Detektif atau Cuma Amatir?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Ancaman Wiranto, Ahmad Dhani: Enggak Usah Takut, Penjara Bareng Saya

Ancaman Wiranto, Ahmad Dhani: Enggak Usah Takut, Penjara Bareng Saya

News | Rabu, 08 Mei 2019 | 15:33 WIB

Minta Rizieq dan Keturunan Arab Jangan Provokasi, FPI: Hendropriyono Rasis!

Minta Rizieq dan Keturunan Arab Jangan Provokasi, FPI: Hendropriyono Rasis!

News | Rabu, 08 Mei 2019 | 10:23 WIB

Geram, Andi Arief: Saudara Arab Kita Ikut Merasa Dicurangi Pak Hendro

Geram, Andi Arief: Saudara Arab Kita Ikut Merasa Dicurangi Pak Hendro

News | Rabu, 08 Mei 2019 | 09:11 WIB

Yusuf Martak Sebut Hendropriyono Tak Pantas Sebut Keturunan Arab Bikin Onar

Yusuf Martak Sebut Hendropriyono Tak Pantas Sebut Keturunan Arab Bikin Onar

News | Selasa, 07 Mei 2019 | 22:51 WIB

Ini Penjelasan Wiranto Soal Rencana Pembentukan Tim Hukum Nasional

Ini Penjelasan Wiranto Soal Rencana Pembentukan Tim Hukum Nasional

News | Rabu, 08 Mei 2019 | 03:00 WIB

Terkini

TNI dan Polri Tindak Tegas Oknum 'Backing' BBM Subsidi, Dua Personel Masuk Tahap Penyidikan

TNI dan Polri Tindak Tegas Oknum 'Backing' BBM Subsidi, Dua Personel Masuk Tahap Penyidikan

News | Selasa, 07 April 2026 | 22:51 WIB

Bersihkan Internal, Bareskrim Polri Pastikan Pecat Anggota yang Jadi 'Bekingan' Mafia Migas

Bersihkan Internal, Bareskrim Polri Pastikan Pecat Anggota yang Jadi 'Bekingan' Mafia Migas

News | Selasa, 07 April 2026 | 22:19 WIB

Rumah Pompa Ancol, Solusi Pramono Anung Tangkal Banjir di Kawasan Pesisir Jakarta

Rumah Pompa Ancol, Solusi Pramono Anung Tangkal Banjir di Kawasan Pesisir Jakarta

News | Selasa, 07 April 2026 | 21:44 WIB

Bareskrim Polri Bongkar Sindikat Elpiji Subsidi, Kerugian Negara Tembus Rp1,2 Triliun

Bareskrim Polri Bongkar Sindikat Elpiji Subsidi, Kerugian Negara Tembus Rp1,2 Triliun

News | Selasa, 07 April 2026 | 21:39 WIB

Desakan Pengusutan Kasus Andrie Yunus di Peradilan Umum Terus Menguat, Lebih Adil Bagi Korban

Desakan Pengusutan Kasus Andrie Yunus di Peradilan Umum Terus Menguat, Lebih Adil Bagi Korban

News | Selasa, 07 April 2026 | 21:00 WIB

Ini Daftar Program Pemerintah yang Buat Pemudik Merasa Terbantu Menurut Survei Indikator

Ini Daftar Program Pemerintah yang Buat Pemudik Merasa Terbantu Menurut Survei Indikator

News | Selasa, 07 April 2026 | 20:55 WIB

Survei Indikator: Mayoritas Pemudik Nilai Lalu Lintas Lancar dan Kecelakaan Menurun

Survei Indikator: Mayoritas Pemudik Nilai Lalu Lintas Lancar dan Kecelakaan Menurun

News | Selasa, 07 April 2026 | 20:53 WIB

Serangan Baru Bombardir Pulau Kharg Saat Donald Trump Ancam Kehancuran Iran

Serangan Baru Bombardir Pulau Kharg Saat Donald Trump Ancam Kehancuran Iran

News | Selasa, 07 April 2026 | 20:32 WIB

Polri Usul Ambang Batas Kepemilikan Narkoba Diperkecil, Biar Jelas Bedakan Pengguna dan Bandar

Polri Usul Ambang Batas Kepemilikan Narkoba Diperkecil, Biar Jelas Bedakan Pengguna dan Bandar

News | Selasa, 07 April 2026 | 20:29 WIB

DPR Ingatkan Kenaikan Tiket Pesawat Hanya Langkah Darurat, Bukan Kebijakan Permanen

DPR Ingatkan Kenaikan Tiket Pesawat Hanya Langkah Darurat, Bukan Kebijakan Permanen

News | Selasa, 07 April 2026 | 20:24 WIB