Agus Rahardjo Disebut Tak Calonkan Diri Lagi Sebagai Pimpinan KPK

Suara.com - Agus Rahardjo menyatakan tidak akan maju kembali sebagai calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023, demikian diwartakan Antara, Jumat (17/5/2019).

Agus saat ini menjabat sebagai Ketua KPK. Masa jabatan Agus bersama empat wakil ketua KPK, yakni Basaria Panjaitan, Laode M Syarif, Saut Situmorang, dan Alexander Marwata akan berakhir pada 21 Desember 2019.

Sementara Pemerintah Presiden Joko Widodo Jumat telah menetapkan sembilan anggota panitia seleksi pimpinan KPK periode 2019 - 2023.

"Ternyata waktu itu berjalan sangat cepat tanpa kami sadari ternyata ini adalah tahun terakhir di bulan Ramadhan kami di KPK," kata Agus.

Hal tersebut dikatakannya saat memberikan sambutan saat acara "Buka Puasa KPK Bersama Mitra Aparat Penegak Hukum (Apgakum) dan Kementerian, Lembaga, Organisasi, dan Pemerintah Daerah (KLOP)" di gedung KPK, Jakarta, Jumat.

"Oleh karena itu, saya juga ucapkan terima kasih untuk kerja samanya selama ini, tak lupa kami ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya mungkin untuk Ramadhan yang akan datang saya pribadi mungkin sudah tidak ketemu bapak ibu di KPK, tidak tahu nanti ketemunya di mana," ucap Agus.

Namun, ia mengharapkan komisioner KPK lainnya masih bisa meneruskan karier di KPK.

"Saya berharap sebetulnya beberapa komisioner muda seperti Pak Laode, Pak Alex, Bu Basaria itu masih meneruskan karirnya di KPK tetapi itu pilihan masing-masing," kata Agus.

Agus pun mengharapkan agar kerja sama dengan kementerian/lembaga dan aparat penegak hukum lainnya dalam pencegahan korupsi nantinya masih bisa berlanjut.

"Saya ucapkan permohonan maaf selama bekerja sama dan berkoordinasi ada kekhilafan ada kesalahan yang kami lakukan selama ini. Saya sangat berharap kerja sama itu masih berlanjut terutama kepada KPK yang pasti membutuhkan bantuan bapak ibu agar korupsi bisa diminimalkan dan bisa kita cegah di negara ini," ucap Agus.

Turut hadir dalam acara itu Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Ahmad Badaruddin, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, dan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial Sunarto. [Antara]