Suara.com - Politikus Partai Demokrat Andi Arief menyebutkan bahwa pengkhianat dalam koalisi adalah mereka yang menggerakkan premanisme. Tidak disebutkan koalisi mana yang dimaksud.
"Pengkhianat dalam koalisi adalah yang menggerakkan premanisme," kicau Andi Arief seperti dikutip SUARA.com dari akun jejaring sosial Twitter, @AndiArief_, Selasa (11/6/2019).
Yang terang, dalam cuitannya, Andi Arief juga menyoroti laporan investigasi Majalah Tempo terkait keterlibatan tim Mawar dalam kerusuhan 21 - 22 Mei 2019 di Jakarta.
"Jika laporan Majalah Tempo benar, langkah Partai Demokrat sudah tepat. Bukan menolak People Power, tapi tidak ingin terlibat premanisme," cuit Andi Arief.
Dalam cuitannya, Andi Arief juga menyebutkan sosok 'setan gundul' memanfaatkan premanisme. Dia menyarankan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno putus hubungan dengan 'setan gundul'.
"Biarlah people power terus mencari upaya damainya, biarlah premanisme berhadapan dengan penegak hukum dan diisolasi dari perjuangan politik," kicau Andi Arief.
Menurut Andi Arief, fase terkini adalah memberantas premanisme agar Mahkamah Konstitusi bisa memutus seadilnya. "Dan jalan rekonsiliasi atau healing sesudahnya tidak direcoki," cuit Andi Arief.
"Di dunia ini tidak dikenal teori dan tidak pernah tercatat bahwa sebuah kekuatan politik yang kalah Pemilu bisa membalikkan keadaan dengan membuat kerusuhan. Filipina 1986 bukan karena semata pemilunya, namun puncak people power belasan tahun lamanya," kicau Andi Arief.
Andi Arief berkicau, "Tadi saya ditanya soal kemungkinan keterlibatan Fauka dalam kerusuhan 21- 22 Mei. Pertama, harus ada pemeriksaan internal yang pasti mekanismenya ada di partai. Jika tidak terbukti keterlibatan fauka, maka harus dibela."
Baca Juga: Tim Hukum Prabowo - Sandiaga Kembali Lengkapi Berkas Gugatan Pemilu ke MK
"Kedua, jika terbukti harus diperiksa apakah memang ada keterkaitan dengan partai atau sikap individu. Harus dijelaskan motifnya baik ada keterlibatan atau sikap individu," lanjut Andi Arief.
Andi Arief menambahkan, "Ketiga, jika terbukti maka harus minta maaf pada partai-partai koalisi dan rakyat. Karena itu sungguh membahayakan demokrasi dan 02. Kesemuanya itu harus diperiksa dengan jujur dan adil."
