Menaker Promosikan 3 Pilar Pembangunan SDM di Konferensi Buruh di Swiss

Suara.com - Perubahan jenis dan bentuk pekerjaan di masa depan, tengah menjadi tantangan Indonesia dan negara-negara dunia. Untuk menjawab tantangan tersebut, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), M. Hanif Dhakiri, dalam pidatonya mengemukakan 3 pilar agenda yang berpusat pada manusia (human-centred agenda) yang bertujuan untuk membangun sumber daya manusia (SDM).

Ketiga pilar tersebut dikemukakannya dalam Forum Konferensi Perburuhan Internasional/International Labour Conference(ILC) ke-108, Jenewa, Swiss, Selasa (18/6/2019).

Ketiga pilar itu, pertama, meningkatkan investasi SDM. Menaker yakin, konsep pembelajaran seumur hidup (long life learning dan long life education) adalah kunci untuk menavigasi berbagai perubahan jenis pekerjaan di masa depan. Apalagi saat ini, skill atau keterampilan menjadi hal wajib dalam menghadapi dunia ketenagakerjaan yang semakin dinamis dan fleksibel.

Semua orang harus bisa mengalami long life learning melalui berbagai bentuk, yaitu skilling, upskilling, dan reskilling.

"Saya ingin menekankan, ini adalah tanggung jawab bersama pemerintah, organisasi pengusaha, dan serikat pekerja. Ini juga harus menjadi bagian integral dari proyek investasi di negara berkembang," kata Hanif.

Menaker menjelaskan, pilar ini diwujudkan dengan revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi di Indonesia. Indonesia perlu masifikasi pelatihan kerja untuk mewujudkan SDM berkualitas dalam jumlah memadai dan persebaran yang relatif merata di berbagai daerah.

Ia mencontohkan program pembangunan 1.000 lembaga pelatihan kerja dan program pemagangan yang dikerjasamakan dengan industri.

"Kami sedang mendirikan 1000 pusat pelatihan kerja baru tahun ini, untuk mengatasi skill mismatch dan pengangguran kaum muda," jelas Menaker.

Kedua, penguatan institusi atau lembaga kerja sama. Menaker menilai, untuk meningkatkan peran seluruh stakeholder ketenagakerjaan, maka institusi dan lembaga harus memperkuat dialog sosial.

Menaker menjelaskan, Indonesia terus memperkuat institusi dan lembaga kerja sama stakeholder ketenagakerjaan, seperti memperkuat dialog sosial Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit, baik di tingkat nasional maupun daerah, pembentukan Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional dan pembentukan Dewan Produktivitas Nasional.

Meski begitu, situasi nasional masing-masing negara sangat berpengaruh terhadap pola dialog sosial yang dibangun antar stakehokder.

"Mekanisme dan bentuk dialog sosial nasional harus dikembangkan berdasarkan keadaan nasional," ujarnya.

Ketiga, meningkatkan investasi dalam mewujudkan pekerjaan yang layak dan berkelanjutan. Dalam hal ini, upaya tersebut dilakukan dengan memperkuat ekonomi pedesaan.

Menaker menyatakan, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk memperkuat pembangunan ekonomi pedesaan dengan menyediakan dana desa.

"Kami juga telah mengembangkan Desa Migran Produktif (Desmigratif), yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi dan standar hidup para pekerja migran yang kembali beserta keluarga mereka, di desa asal mereka," tuturnya.

Sebagai penutup, Menaker juga mendesak International Labour Organization (ILO) untuk memainkan perannya dalam menciptakan kerja sama multilateral antar negara, sehingga globalisasi ekonomi dapat memberi dampak positif bagi seluruh negara dunia.

"Kita harus mengambil momentum Konferensi Seratus Tahun ILO ini untuk menghidupkan kembali komitmen kita dan mengambil tindakan tegas untuk mencapai keadilan sosial, perdamaian abadi, dan stabilitas," kata Hanif.