Suara.com - Kementerian Luar Negeri Mesir mengecam pernyataan juru bicara Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) Rupert Colville yang mempolitisasi kematian mendadak Mohammad Morsi di pengadilan.
"Kami mengutuk keras pernyataan Juru Bicara Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Rupert Colville atas kematian Mohammed Morsi. Pernyataan ini adalah upaya untuk mempolitisasi secara sengaja kematian yang terjadi secara alami," ungkap pernyataan Kemenlu Mesir seperti dilansir Kantor Berita Anadolu, Kamis (20/6/2019).
Otoritas Mesir mengklaim pernyataan jubir OHCHR itu jauh dari objektivitas dan bertentangan dengan transparansi, serta mengandung berbagai pelanggaran dan penyimpangan.
Juru bicara OHCHR Colville pada Selasa kemarin menuntut penyelidikan cepat, tidak memihak, komprehensif dan transparan oleh lembaga independen untuk mencari tahu penyebab kematian mendadak Morsi.
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengungkapkan kecurigaannya atas meninggalnya Morsi saat menghadiri shalat janazah in absentia kemarin di Istanbul.
"Apakah ini kematian normal atau ada unsur lain yang terlibat, kematian ini mencurigakan. Secara pribadi, saya tidak percaya ini kematian yang normal," kata Erdogan, saat berbicara sesudah shalat gaib di Masjid Fatih Istanbul.
Morsi, presiden Mesir pertama yang terpilih secara demokratis, meninggal dunia pada Senin saat hadir dalam persidangan atas kasus kegiatan mata-mata.
Pada 2012, Morsi, yang merupakan anggota kelompok Ikhwanul Muslimin Mesir, memenangkan pemilihan presiden demokratis pertama Mesir.
Namun, setelah hanya satu tahun menjabat, dia digulingkan dan dijebloskan ke penjara dalam kudeta militer yang dipimpin oleh menteri pertahanan Mesir saat itu - dan presiden saat ini - Abdel Fattah al-Sisi.
Baca Juga: Ikhwanul Muslimin Tuntut Tanggung Jawab Mesir Atas Kematian Morsi
Tak lama setelah kudeta itu, Ikhwanul Muslimin secara resmi ditetapkan sebagai "organisasi teroris" di Mesir.
Sesaat sebelum meninggal dunia, Morsi menghadapi sejumlah tuntutan hukum, yang menurut dia dan sejumlah kelompok HAM dan pengamat independen, bermotif politik.
Sebelumnya, Ikhwanul Muslimin meminta PBB untuk mendesak perawatan medis yang memadai bagi mantan presiden itu, karena kondisi kesehatannya diabaikan selama penahanan.
Laporan khusus Reuters pun menunjukkan bahwa sejak al-Sisi berkuasa, lebih dari 100 orang meninggal dunia karena kelalaian medis.
