Suara.com - Pendiri Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Denny JA, memprediksi pertarungan politik pada Pilpres 2024 akan lebih berat dari Pilpres 2019. Ia menyebut polarisasi dan pertikaian yang terjadi pada Pilpres 2019 tidak akan mereda. Sebab terdapat elemen pertikaian ideologis.
Denny menyebutkan setidaknya ada empat kelompok ideologis yang bertikai pada Pilpres 2019 dan kemungkinan akan terus berlangsung meskipun Presiden terpilih 2019-2024 Joko Widodo dan mantan rivalnya Prabowo Subianto akhirnya berkoalisi.
"Seandainya pun terjadi koalisi antara Jokowi dan Prabowo, pertarungan empat ideologi itu akan terus berjalan. Pertarungan ideologi hanya berhenti jika ideologi itu kehilangan pengikutnya dalam jumlah yang siginifikan," kata Denny di Kantor LSI Denny JA, Rawamangun, Jakarta Timur, Selasa (2/7/2019).
Empat ideologi yang hidup dalam ruang publik di Indonesia kata Denny, yakni pertama ideologi politik reformasi.
Menurut Denny, mayoritas pendukung idelogi politik reformasi berada di kubu Jokowi - Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019 kemarin.
"Paham ini dibawa oleh Presiden Habibie ketika menjabat sebagai presiden pertama era reformasi. Lalu dilanjutkan Gus Dur, Megawati, SBY dan sekarang Jokowi," kata dia.
"Ini ideologi mainstrem, PDIP ada di sini juga Golkar, juga kaum minoritas. Dalam pilpres 2019 tempo hari mayoritas pendukung ideologi ini ada di kubu Jokowi. Ideologi ini mendapat tantangan dari tiga ideologi lainnya," lanjut dia.
Kedua, ideologi Islam politik. Denny mengatakan paham ideologis tersebut yakni menginginkan syari'at Islam lebih berperan di ruang publik. Seperti mencita-citakan negara Islam, sistem Khalifah atau dengan nama NKRI bersyariah. Adapun, menurutnya, kelompok pendukung ideologi Islam politik sebagian besar berada di kubu Prabowo - Sandiaga Uno pada Pilpres 2019.
"Yang menonjol dalam ideologi ini adalah FPI, HTI. Kedua ormas ini berperan signifikan dalam Pilpres 2019 di belakang Prabowo," ungkapnya.
Ketiga, ideologi 'kembali ke UUD 1945 yang asli'. Kelompok ideologis tersebut, memiliki paham tak setuju dengan sistem politik ekonomi yang berlaku saat ini. Sebab, sistem politik ekonomi saat ini dinilai terlalu liberal dan memberikan ruang besar pada perusahaan asing.
"Pelopor paham ini awalnya adalah Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat. Di tahun 2009, tokohnya adalah Letnan Jenderal Suryadi dan Mantan Panglima TNI Djoko Santoso juga ada di barisan ini," kata Denny.
Keempat, ideologi Hak Asasi Manusia (HAM). Berbeda dengan kelompok ideilohi Islam politik, kelompok paham idelogi HAM, kata Denny, banyak mengkritik pemerintahan Jokowi karena dianggap kurang liberal.
Selain itu, Jokowi juga dinilai kurang tuntas menyelesaikan isu pelangggaran HAM. Mulai dari kasus gerakan 65 hingga pembunuhan aktivis HAM Munir.
"Haris Azhar sebagai misal, ia mengkritik keras Jokowi. Tapi ia juga tak mau membela Prabowo yang dianggap punya catatan hitam hak asasi manusia," ungkapnya.
"Pilpres 2024 akan semakin ramai. Empat idelogi itu kembali bertarung. Bisa jadi keempat-empatnya lebih kuat, lebih punya pengalaman," imbuhnya.
TERPOPULER
