Suara.com - Pengacara Baiq Nuril, Joko Jumadi mengatakan kliennya tetap tegar meskipun harus menghadapi hukuman 6 bulan penjara dan denda Rp 500 juta subsider 3 bulan penjara. Meskipun begitu, Joko tetap menanti Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang pernah berjanji untuk turun tangan terhadap kasus Baiq Nuril.
Baiq Nuril ialah guru honorer di SMAN 7 Mataram yang melaporkan atasannya karena telah melakukan tindakan asusila. Alih-alih memberikan hukuman kepada atasannya itu, Baiq Nuril malah terancam dengan hukuman penjara dan denda karena dianggap melanggar UU ITE dengan menyebarkan rekaman tindakan asusila tersebut.
Sebelum Mahkamah Agung (MA) menolak Peninjauan Kembali (PK) atas kasus tersebut, Jokowi sempat mengatakan pada November lalu kalau Nuril bisa mengajukan grasi apabila merasa belum mendapatkan keadilan dari putusan MA.
"Kita berharap presiden turun tangan memberikan amnesti," kata Joko saat dihubungi Suara.com, Jumat (5/7/2019).
Joko mengaku belum menyiapkan surat yang akan diberikan kepada Jokowi terkait menagih janjinya itu lantaran pihaknya yang baru saja menerima putusan MA yang menolak PK Nuril. Namun Joko menegaskan pihaknya segera akan mengurusi hal itu demi mendapatkan bantuan dari Jokowi.
Untuk diketahui, Baiq Nuril adalah korban pelecehan oleh mantan atasannya saat masih berstatus guru honorer di sekolah Mataram. Ia merekam rayuan mesum sang atasan.
Rekaman suara sang atasan lantas menyebar ke publik, setelah ponsel Nuril tengah diperbaiki rekannya. Karena malu, sang atasan kala itu memperkarakan Nuril ke polisi dan berlanjut ke meja hijau.
PN Mataram memutus bebas Baiq Baiq Nuril. Namun, dalam sidang kasasi Mahkamah Agung, Nuril dinyatakan bersalah.
Eksekusi yang sedianya akan dilakukan eksekutor dari Kejaksaan itu merupakan perintah dari putusan kasasi MA yang menghukum Baiq Nuril dengan enam bulan penjara dan denda Rp 500 juta subsider 3 bulan penjara karena melanggar Pasal 27 Ayat (1) juncto Pasal 45 Ayat (1) UU ITE.
TERPOPULER
