Suara.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta Partai Solidaritas Indonesia (PSI) membuktikan mengenai adanya praktik politik uang di DPRD Jakarta terkait proses pemilihan Wagub DKI. Jika tidak bisa membuktikannya, PKS mengangap PSI telah mencemarkan nama baik anggota DPRD di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat.
Ketua fraksi PKS di DPRD Jakarta, Abdurrahman Suhaimi membantah terjadi politik uang saat pemilihan Wagub pengganti Sandiaga Uno tersebut. Ia mengklaim prosesnya berjalan bersih dan profesional.
"Pertama yang menuduh itu harus membuktikan. Jadi itu bisa menjatuhkan anggota dewan. Kalau dibilang begitu bisa menjatuhkan anggota dewan dan bisa mencemarkan nama baik," ujar Suhaimi di DPRD, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (15/7/2019).
Menurutnya, PSI harus mengumpulkan bukti mengenai politik uang tersebut sesuai yang diutarakan. Nantinya bukti tersebut bisa dilaporkan ke aparat hukum untuk ditindak.
"Ketika mendatangkan bukti dia bisa melaporkan pada aparat hukum," jelas Suhaimi.
Sebelumnya, Partai Solidaritas Indonesia, (PSI) menuding ada praktik politik uang di DPRD Jakarta, untuk proses pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta pengganti Sandiaga Uno.
Politik uang tersebut bertujuan untuk menghadirkan para anggota DPRD dalam rapat paripurna pemilihan wagub yang bakal segera digelar.
Politikus PSI Rian Ernest menuding, jumlah uang yang ”diguyur” ke DPRD DKI bernilai ratusan juta rupiah.
"Rumor politik uang yang PSI dengar adalah, adanya uang senilai ratusan juta rupiah yang akan diberikan kepada anggota DPRD agar hadir dalam paripurna pemilihan wagub. Agar paripurnanya kuorum,” kata Rian, Senin (15/7/2019).
Baca Juga: Pansus Wagub DKI Minta PSI Sebut Nama Dewan yang Lakukan Politik Uang
