REGIONAL:
Suara.com - Ketua DPP PKB azilul Fawaid mengatakan, partainya membuka peluang kepada partai di luar pemerintah atau oposisi untuk ikut menentukan paket calon pimpinan MPR.
Menurutnya, pilihan kepada partai di luar Koalisi Indonesia Kerja (KIK) terbuka asal dengan syarat, yakni nama Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin masuk dalam paket pimpinan MPR.
Untuk diketahui, Cak Imin berambisi untuk duduk di salah satu kursi pimpinan MPR, terutama sebagai ketua.
"Opsi semua terbuka, makanya semua calonnya itu kami tak tau. Yang jelas, kalau memunculkan nama Cak Imin, kami oke," kata Jazilul di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (17/7/2019)
Namun, menurutnya hal itu masih opsi yang masih digulirkan. Karena di lain sisi, PKB juga ingin menjaga solidaritas antarpartai pendukung Jokowi di KIK, dalam penentuan paket pimpinan MPR.
"Tergantung perjalanan, tergantung nanti seperti apa pembicaraan itu tetapi prioritasnya adalah bersama paket koalisi yang ada. Bahwa kemudian terbuka itu karena perkembangan saja nanti kita lihat, jangan-jangan lebih bagus kita kan gak tahu," ujarnya.
Diketahui sebelumnya, Koalisi Indonesia Kerja (KIK) yang terdiri dari gabungan partai pendukung pemerintahan Joko Widodo masih belum memastikan siapa-siapa saja yang kebagian jatah kursi pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Menurut, Sekjen Partai Nasdem Johnny G Plate, KIK akan berkomunikasi ihwal paket kursi pimpinan MPR dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Karena pimpinan MPR yang terdiri dari satu kursi ketua dan empat kursi wakil ketua, harus terdiri dari unsur anggota DPR dan anggota DPD.
"Sama juga dengan posisi di MPR, di mana ada unsur DPR dan DPD tentu Koalisi Indonesia Kerja akan bicara dengan DPD, pimpinan kelompok-kelompok di DPD untuk secara konsensus membentuk formasi calon pompinan MPR," kata Johnny di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (11/7/2019).
Terkait apakah KIK akan mengajak serta partai oposisi untuk membahas kursi pimpinan MPR tersebut, Johnny menyarankan agar gabungan partai oposisi juga melakukan hal serupa yang dilakukan KIK. Hanya saja pembicaraan itu harus dibuat terpisah tidak bergabung bersama KIK.
"Ya kalau supaya demi pemilihan di MPR berlangsung dengan baik, lebih bagus Koalisi Indonesia Adil Makmur membentuk formasinya dengan kelompok DPD dan KIK membetuk formasinya dengan DPD. Sehingga ada pemilihan, jangan sampai semuanya bergabung-gabung," kata Johnny.
Namun, ia tak menutup kemungkinan bila pada akhirnya baik partai koalisi pemerintah atau partai oposisi akan menentukaan secara bersama-sama dengan DPD ihwal siapa yang akan menduduki kursi pimpinan MPR.
TERPOPULER
