Suara.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menolak usulan pembagian porsi 55:45 yang diajukan oleh Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais sebagai syarat rekonsiliasi. Sebagai salah satu partai pendukung Jokowi yang juga berada di barisan Koalisi Indonesia Kerja (KIK), PKB menilai usulan itu tidak tepat.
Ketua DPP PKB Jazijul Fawaid bahkan meyakini jika syarat itu benar disampaikan secara resmi akan ditolak oleh Jokowi sebagai presiden terpilih.
"Kalau PKB setia pada koalisi apa yang diputuskan koalisi pasti PKB ikut. Tapi feeling saya Jokowi tidak suka cara memberikan syarat konstitusional seperti itu. Kalau Jokowi tidak suka pasti PKB tidak suka, kalau Jokowi nolak kita nolak," kata Jazilul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (22/7/2019).
Jazilul juga merasa heran dengan permintaan Amien soal pembagian porsi kekuasaan 55:45. Padahal, kata dia, dalam Koalisi Indonrdia Kerja (KIK) tidak ada pembagian jatah semisal yang diminta Amien.
"Dia mau masuk memberikan syarat 45-55 itu artinya mempersyaratkan itu, padahal tidak ada syarat itu sama sekali, bahkan di koalisi," katanya.
"Sudah lah menurut saya move on lah, bahwa negara ini perlu bersama-sama dibangun tapi tidak dengan cara transaksional dengan cara politik dagang sapi tapi dengan cara negarawan," lanjut Jazilul.
Diketahui, Amien Rais sempat membeberkan isi pertemuannya dengan Prabowo beberapa waktu lalu. Saat itu, Amien bicara soal syarat rekonsiliasi yaitu kesepakatan program Indonesia dan pembagian porsi 55:45.
"Saya bilang kalau mau rekonsiliasi tentukan dulu platformnya (programnya), mau diapakan Indonesia ini? Prabowo sudah bicara di mana-mana pentingnya kedaulatan pangan, energi, tanah, air, dan lain-lain," kata Amien di acara 'Muhasabah dan Munajat untuk Negeri Yang Tercinta' di Gedung Dewan Dakwah, di Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (20/7/2019).
"Kalau itu disepakati, misalnya disepakati, ayo bagi 55-45, itu masuk akal. Kalau sampai disepakati berarti rezim ini balik kanan, sudah jalan akalnya," kata Amien.
TERPOPULER
